PBB Siap Selidiki Filipina

SEORANG pelapor hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Agnes Callamard, menyatakan berniat mengunjungi Filipina untuk menyelidiki kebijakan Presiden Rodrigo Duterte yang dengan keras memerangi para penjahat.

Sebelum menginjakkan kakinya di Fi-lipina, Callamard telah meminta jaminan keamanan bagi orang-orang yang akan ditemuinya.

Ia berharap orang-orang yang memberi kesaksian tidak mendapat intimidasi.

Sebelumnya, Duterte mengatakan pihaknya siap mengizinkan para ahli PBB dan Uni Eropa (UE) untuk menyelidiki ribuan kasus pembunuhan yang terjadi sejak Duterte menjabat pada 30 Juni lalu.

Kendati begitu, Duterte pernah memperingatkan para pakar dari PBB dan UE agar siap menghadapinya dalam debat publik.

Ia merasa yakin bahwa kebijakannya sangat didukung rakyat Filipina.

Sejauh ini, pemerintah Filipina sendiri belum mengeluarkan undangan resmi bagi para ahli tersebut.

Namun, Callamard menyebutkan dirinya akan meminta satu undangan langsung ke Duterte.

"Saya menyambut laporan baru-baru ini yang disampaikan melalui media bahwa Presiden dan pemerintah Filipina akan mengundang PBB untuk menyelidiki dugaan eksekusi di luar hukum," ujar Callamard dalam sebuah pernyataan melalui surat elektronik kepada AFP.

Callamard mengatakan akan berkeras dalam berbagai langkah untuk memastikan bahwa mereka yang berbicara dengan dirinya tidak akan menghadapi pembalasan.

"Tanggal dan ruang lingkup misi pencari fakta akan dibahas dan dinegosiasikan dengan pemerintah, bersama dengan pentingnya jaminan," ujar Callamard.

Jaminan tersebut, menurut Callamard, mencakup kebebasan bergerak dan kebebasan penyelidikan serta jaminan bahwa yang bersaksi tidak akan menerima intimidasi, ancaman, pelecehan, dan hukuman.

Duterte telah memenangi pemilihan presiden pada Mei lalu setelah berjanji akan membunuh 100 ribu penjahat sebagai bagian dari kampanye melawan narkoba.

Sejak Duterte duduk di kursi kepresidenan, tercatat lebih dari 3.300 orang tewas.

Duterte sendiri dalam beberapa bulan terakhir telah mendesak polisi dan bahkan penduduk sipil untuk membunuh para pecandu dan pedagang narkoba.

Duterte bersumpah melindungi para penegak hukum dari tuntutan.

Pria yang juga dijuluki 'Digong' itu menegaskan bahwa tindakannya legal. (AFP/Ihs/I-2)