Wapres JK Pertanyakan Independensi PBB

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mendapat giliran untuk berpidato di sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Jumat (23/9) atau Sabtu dini hari.

Selain mengelaborasi isu Sustainable Development Goals (SDGs), JK mengkritik keras independensi PBB.

“Terlalu banyak pemain penting yang disampingkan dalam proses pembuatan keputusan di PBB. Prinsip-prinsip demokrasi pun kerap disampingkan,” ujar Wapres JK di depan ratusan pemimpin dunia dan para di­plomat.

Menurut JK, dunia saat ini dihadapkan pada beragam masalah yang mesti segera dicari solusi­nya, semisal lambatnya proses perdamaian Palestina-Israel, migrasi dan krisis pengungsi ­akibat konflik di Suriah, Yaman, dan Irak. Kondisi itu diperparah dengan menurunnya perekonomian global.

“Hampir tiap hari kita dihadapkan pada berita mengenai darah, air mata, dan tatapan kosong dari orang-orang paling lemah, anak-anak kita. Pada saat yang sama, degragasi lingkungan dan perubahan iklim terus berlanjut dan berdampak pada negara-negara kepulauan,” terangnya.

Karena itu, JK mengatakan peran PBB sebagai wadah kerja sama 193 negara anggota harus diperkuat. Pasalnya, permasalahan yang dihadapi dunia saat ini berskala global dan masif.

“Tidak satu negara pun bisa menyelesaikan tantangan-tantangan ini sendirian. Kita butuh solusi global. Lebih dari sebelumnya kita membutuhkan PBB. Sebuah PBB yang transparan, efektif, akuntabel, efisien, dan representatif,” ujarnya.

PBB, masih menurut JK, butuh revitalisasi sehingga relevan menghadapi tantangan dan realitas abad ke-21.

“Salah satu caranya ialah dengan memastikan Dewan Keamanan PBB lebih demokratis dan representatif. Sekretariat Jenderal PBB juga harus lebih independen dan konsisten menjalankan amanat dari Piagam PBB,” imbuhnya.

Ditemui secara terpisah, mantan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd mengkritisi pembicaraan-pembicaraan bilateral yang dilakukan negara-negara di sela-sela sidang PBB.

Menurut Rudd, pembicaraan bilateral dan agenda multilateral di sela sidang PBB layaknya kencan kilat. Selain jumlahnya yang terlalu banyak dan tidak fokus, waktu yang disediakan untuk pembicaraan bilateral pun kerap sangat terbatas.

“Ketika itu (agenda bilateral) berakhir, Anda tidak ingat dengan siapa Anda berbicara dan apa yang baru dibicarakan,” ujarnya. (X-6)