Tudingan terhadap Duterte Diminta Ditindaklanjuti

PENGAKUAN Edgar Matobato, seorang mantan pasukan pembunuh, tentang keterlibatan Presiden Rodrigo Duterte dalam serangkaian pembunuhan di Kota Davao, di hadapan sidang Senat Filipina, Kamis (15/9), berbuntut panjang.

Kemarin, juru bicara luar negeri Amerika Serikat Mark Toner mendesak agar pengakuan itu ditindaklanjuti.

"Ini adalah tuduhan serius dan kami menganggap ini sebagai sesuatu yang serius dan kami akan memberi perhatian pada kasus ini," tegasnya.

Di hadapan Senat Filipina, Matobato membeberkan ia pernah diperintah Duterte membunuh sekitar 1.000 orang pelaku kejahatan di Kota Davao saat Duterte masih menjabat wali kota di wilayah tersebut pada 1998-2013.

Pria berusia 57 tahun itu mengaku bahwa ia bersama sekelompok anggota kepolisian telah membunuh sekitar 1.000 orang di Davao.

Semua itu dilakukan atas titah Duterte.

Di kota itu, Duterte memang memegang pemerintahan dengan tangan besi, terutama dalam memerangi para bandit di selatan kota itu.

Upaya Duterte membuahkan hasil.

Angka kejahatan turun, sebaliknya pertumbuhan ekonomi terus membaik.

Sifat tegas dan kerasnya itu, kemudian ia usung menjadi jargon kampanyenya dalam pemilihan presiden Filipina, Mei lalu.

Dia sesumbar akan menumpas para kriminal, terutama bandar narkoba.

Janji itu berhasil merebut hati mayoritas warga sehingga ia bisa menjadi orang nomor satu di Filipina saat ini.

Sejak resmi dilantik akhir Juni lalu, putra Gubernur Davao itu telah menangkap ribuan kriminal, sebagian lainnya tewas di tangan polisi.

Namun, tindakan Duterte itu dianggap melanggar hukum.

Parlemen Filipina kini menyelidiki sejumlah kasus pembunuhan ekstrayudisial yang diduga dilakukan pemerintahan Duterte selama 72 hari sejak ia berkuasa.

Pengakuan Matobato semakin memberi peluang bagi parlemen untuk mengungkap dosa Duterte di masa lalu.

Anggota parlemen Edcel Lagman mendesak pemerintah untuk segera membentuk tim independen pencari fakta untuk menangani temuan itu. (AFP/Ths/I-1)