Membungkam Demokrasi Akar Rumput

DEMOKRASI merupakan sesuatu yang masih tabu di Tiongkok.

Namun, kini benih-benih demokrasi mulai tumbuh dan menunjukkan geliatnya.

Bahkan, sebuah desa nelayan di wilayah selatan 'Negeri Tirai Bambu' mulai mencoba menerapkan nilai-nilai politik yang bertumpu pada kedaulatan rakyat tersebut.

Desa itu ialah Desa Wukan yang berada sekitar wilayah Lufeng, Provinsi Guangdong, Tiongkok.

Jumlah populasi desa itu relatif sedikit, yakni sekitar 13 ribu orang.

Nama desa itu pun awalnya sama sekali kurang dikenal.

Namun, sejak desa itu mulai menerapkan asas demokrasi pada 2011, nama Wukan kian popular dan menjadi sorotan.

Desa itu bahkan tak hanya dikenal seputar wilayah Tiongkok.

Nama Wukan telah mengglobal dan go international.

Ketika itu, warga Wukan menggelar pemilihan langsung untuk menetapkan kepala desa.

Salah satu calon kuat ialah pria yang dipanggil Lin Zulian.

Setelah pemilihan digelar, Lin dinyatakan memenangi suara secara mutlak.

Namun, sepekan setelah dinyatakan memenangi pemilihan kepala desa secara demokratis, Lin justru ditangkap aparat keamanan setempat.

Tak hanya itu, Lin dijebloskan ke penjara dengan tuduhan melakukan tindak korupsi.

Otoritas setempat memaksa Lin untuk mengakui tindak kejahatannya. Warga Desa Wukan menilai bahwa penangkapan Lin sebagai tindak sewenang-wenang dan bersifat politis.

Pada Juni lalu, ratusan warga turun ke jalan untuk memprotes penangkapan Lin.

Bentrok antara warga dan aparat keamanan pun tak terhindari.

Massa yang kecewa melempari polisi dan tentara dengan batu.

Keesokan harinya menjelang fajar, aparat keamanan setempat menangkap 13 warga desa yang dituduh sebagai provokator dan berkerumun tanpa izin.

Peristiwa itu tersebar melalui tayangan video dan foto-foto di media sosial Tiongkok.

Dalam sebuah tayangan video yang dimuat situs surat kabar South China Morning Post, warga terlihat melempari aparat keamanan yang menggunakan topi dan tameng dengan batu dan potongan bata.

"Polisi antihuru-hara mulai menyerang dan menembaki kami," kata seorang warga kepada kantor berita Reuters via telepon, kemarin.

"Mereka (warga Wukan) masih berjuang sampai sekarang."

Pemerintah Tiongkok berpendapat, warga desa yang memilih sendiri secara langsung kepala desa mereka, telah melanggar hukum.

Mereka menilai menilai hal itu sebagai penyalahgunaan wewenang.

Persoalan Wukan kian mencapai klimaks saat Xue Jinbo, warga yang memimpin unjuk rasa, ditemukan meninggal di penjara.

Warga Desa Wukan kian marah dengan turun ke jalan-jalan membuat barikade menghadang aparat keamanan.

Media internasional kian menyoroti apa yang terjadi di Wukan.

Kemarin, para aktivis hak asasi manusia yang berbasis di Hong Kong pun ikut berkomentar.

Mereka meyakini operasi penangkapan yang dilakukan polisi di Provinsi Guangdong sebagai upaya membungkam para demonstran.

Amnesti Internasional mengaku prihatin dengan apa yang terjadi di Desa Wukan.

"Pemerintah ingin menggunakan penangkapan sebagai bentuk contoh dan peringatan bagi desa-desa lainnya untuk tidak melakukan protes," kata Patrick Poon, peneliti dari Amnesti Internasional yang berkantor di Hong Kong. (AFP/Aljazeera/Drd/I-1)