Meski sudah Dicabut, Larangan Pemakaian Burkini di Prancis Membekas

MASALAH pemakaian baju renang tertutup seluruh badan (burkini) dinilai membuat masyarakat di Prancis terpecah, kata pelajar muslim di Nice.

Omeyma Jebali dan Sofia Abbou, mahasiswi, mengatakan larangan burkini menghilangkan daya tarik pantai di Prancis Selatan. Persoalan itu memantik perdebatan terkait kedudukan mereka sebagai muslim perempuan di Prancis.

"Sebelumnya tidak ada masalah dan semua berjalan normal. Namun, sejak larangan itu diberlakukan, kami jadi kecil hati," kata Jebali, 21 tahun, saat Idul Adha.

Jebali mulai mengenakan hijab saat berusia 16 tahun dan ia biasa berenang dengan burkini.
Namun, sejak larangan itu diberlakukan puluhan wali kota pascaserangan IS di Nice, perempuan tersebut tidak lagi berenang di pantai.

"Saya tidak lagi ingin berenang di Nice dan Cannes karena akan dikelilingi empat polisi, kemudian kami akan berdebat makna sekularisme di Prancis pada 2016," katanya.

Larangan itu telah dicabut, tetapi dampaknya belum berubah. "Secara pribadi, saya tidak pernah kembali ke pantai memakai burkini," katanya.

Sebanyak 86 orang, banyak di antaranya muslim, tewas akibat serangan di Nice pada Hari Bastille. Saat itu, seorang pria mengendarai truk menabrak kerumunan warga.

Dewan Kota Prancis mencabut larangan burkini pada akhir Agustus, tetapi perdebatan atasnya membuat pemerintah dan masyarakat terpecah belah.

"Saya pikir larangan ini dibuat untuk menciptakan teror dan memecah belah masyarakat, walaupun memang pernyataan itu tak berdasar," kata Abbou, mahasiswi jurusan ekonomi, 22 tahun.

"Setelah serangan pada 14 Juli itu, saya pikir, politisi mesti menjamin bahwa masyarakat dapat kembali bersatu, muslim, bukan muslim, ateis, dan kristiani. Bahkan, mereka sebaiknya menjamin agar warga merasa aman di negaranya sendiri," katanya. (OL-5)