Turki Pecat Puluhan Wali Kota

TURKI, Senin (12/9) memecat 28 wali kota dengan tuduhan terlibat gerakan militan Kurdi atau terkait dengan Fethullah Gulen.

Pemerintah Turki menggunakan keadaan darurat untuk mendepak mereka dan menggantinya dengan orang-orang yang bisa dipercaya.

Pemecatan puluhan wali kota ini merupakan langkah besar pertama yang diambil Menteri Dalam Negeri Suleyman Soylu sejak menggantikan Efkan Ala yang digeser pada awal bulan ini.

Soylu mengatakan, langkah yang diambilnya ini akan membuat para penguasa lokal tidak lagi dikendalikan para 'teroris atau mereka yang diperintah dari Qandil'.

Qandil merupakan nama gunung di wilayah utara Irak yang digunakan sebagai basis Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dianggap Ankara sebagai organisasi teroris.

Selain tudingan terkait gerakan teroris, para wali kota itu juga dituding punya kaitan dengan Gulen, ulama Turki yang mengasingkan diri di Amerika Serikat dan dituding sebagai dalang kudeta pada 15 Juli lalu.

Dari hasil pemeriksaan terhadap 28 wali kota itu, sebanyak 24 di antara mereka terkait PKK, sedangkan empat orang terhubung dengan Gulen.

Tiga wali kota berasal dari Partai AK--partai berkuasa di Turki--dan satu wali kota lainnya berasal dari partai oposisi, MHP.

Presiden Turki Recap Tayyip Erdogan telah menuduh Gulen yang tinggal di pengasingan di Amerika Serikat (AS) mendalangi kudeta militer yang gagal pada Juli 2016 lalu.

Tapi, Gulen membantah tuduhan tersebut.

Menurut kantor berita Dogan, tak lama setelah penangkapan para wali kota itu, otoritas setempat juga menahan Leyla Imret, mantan wali kota Cizre yang terletak di Provinsi Sirnak.

Pada 2014, Lelya terpilih sebagai wali kota termuda di Turki.

Sejauh ini tidak dijelaskan apa tuduhan yang dikenakan terhadapnya.

Unjuk rasa

Penangkapan ini mengundang pro-kontra.

"Tidak ada negara demokratis membiarkan atau akan memungkinkan wali kota dan anggota parlemen untuk menggunakan sumber daya kota untuk membiayai organisasi teroris," kata Menteri Kehakiman Turki, Bekir Bozdag melalui akun Twitter.

"Menjadi seorang pejabat terpilih bukan lisensi untuk melakukan kejahatan," lanjutnya.

Ke-28 wali kota yang dipecat berasal dari sejumlah kota di dekat perbatasan Turki-Suriah-Irak.

Kota-kota itu menjadi basis Partai Demokrat yang pro-oposisi Kurdi.

Partai Demokrat yang merupakan partai terbesar ketiga yang menguasai parlemen membantah terkait dengan aktivitas militan Kurdi.

"Sikap ilegal dan sewenang-wenang ini akan menghasilkan pendalaman masalah di kota Kurdi saat ini, dan isu Kurdi menjadi tak terselesaikan," kata pihak Partai Demokrat Turki dalam sebuah pernyataan.

Partai ini menegaskan tidak mempromosikan militan, tetapi ingin bernegosiasi untuk mengakhiri pemberontakan separatis Kurdi.

Penangkapan sewenang-wenang terhadap para wali kota ini memicu protes.

Sedikitnya 200 orang kemarin berunjuk rasa menentang keputusan pemerintah.

Mereka yang di antaranya berkumpul di luar balai kota Suruc kemudian dibubarkan dengan gas air mata oleh petugas keamanan.

Empat orang, termasuk di antaranya seorang wakil wali kota terpilih, juga ditangkap seusai protes berlangsung.

Dalam laporan media Turki, seperti dikutip BBC, untuk sementara waktu aliran listrik dan internet akan diputus di kota-kota yang terjadi bentrokan.

Sebelumnya, pada Jumat lalu otoritas Turki juga menahan 16 pengusaha dan mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi puluhan perwira militer atas dugaan terkait upaya kudeta Juli lalu, demikian dilaporkan media Turki.

Langkah penindakan ini membuat sekutu-sekutunya di Barat dan kelompok hak asasi manusia mengkhawatirkan adanya hukuman atas perbedaan pendapat.

Para pejabat Turki menolak kekhawatiran bahwa tindakan mereka terlalu keras, merujuk pada kegawatan rencana kudeta itu.

Tentara yang membangkang menyita jet-jet tempur dan tank, menyerang parlemen dalam kudeta yang gagal, dan menewaskan lebih dari 240 orang.

Di antara pengusaha yang ditahan ialah Faruk Gullu, pemilik rangkaian toko penjualan baklava, kue tradisional Turki.

Ia dituduh terlibat dalam organisasi yang oleh Ankara disebut dengan istilah Organisasi Teroris Gulen (FETO), kata kantor berita Anadolu. (AFP/AP/I-3)