PBB Gelar Pertemuan Darurat, Korut Terancam Sanksi Berat

NEGARA anggota PBB termasuk Amerika Serikat (AS), Korea Selatan (Korsel), Jepang, Rusia, dan Tiongkok menggelar pertemuan darurat membahas uji coba nuklir kelima yang dilakukan Korea Utara (Korut).

Pertemuan dilakukan pada Jumat (9/9) untuk membahas tindakan yang dilakukan Korut, ketika uji coba nuklir itu terdeteksi usai gempa 5,3 skala richter melanda.

Korut sendiri sudah mengakui tes nuklir tersebut. Mereka juga mengaku bahwa negaranya memiliki kapasitas untuk melengkapi rudal dengan hulu ledak nuklir.

Melalui pertemuan darurat itu, para petinggi anggota PBB itu membahas sanksi yang mungkin bisa dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Mereka menilai Korut sudah melanggar Piagam PBB Pasal 41 yang mengatur pelanggaran keamanan.

"Korut berupaya memperkuat senjata nuklir mereka dan persenjataan lain dalam upaya menyandera kawasan (Asia) dan dunia dengan ancaman serangan nuklir," ujar Duta Besar AS untuk PBB Samantha Power, seperti dikutip AFP, Sabtu (10/9).

"Kami akan mengambil langkah signifikan, termasuk sanksi baru untuk memerlihatkan kepada Korut bahwa ada konsekuensi atas tindakan berbahaya dan melanggar hukum yang dilakukan oleh mereka," tegas Power.

Negara yang dipimpin Kim Jong-Un itu sudah melanggar lima sanksi nuklir yang diterapkan kepada mereka sejak 2006. Sanksi itu termasuk dalam bidang perdagangan dan perbankan.

Namun, Duta Besar Inggris untuk PBB Matthew Rycroft menegaskan usai pertemuan, harus ada implementasi penuh dari sanksi yang sudah ada.

"Kemudian, kemungkinan ada nama baru ditambahkan dalam sanksi yang sudah ada sebelumnya. Kini waktunya memperkuat sanksi yang sudah berjalan," pungkasnya.

Tetapi Duta Besar Tiongkok untuk PBB Liu Jieyi memperingatkan adanya konsekuensi kehancuran, atas provokasi mutual.

"Kami menentang uji coba itu dan kami percaya lebih dibutuhkan untuk bekerja sama memastikan denuklirisasi di Semenanjung Korea," ungkap Jieyi.

"Setiap pihak harus menahan diri dari provokasi mutual dan tindakan yang bisa memperburuk situasi," imbuhnya.

Sementara, Sekjen PBB Ban Ki-Moon mengandalkan DK PBB untuk tetap bersatu dan mengambil tindakan. Ban menilai setiap pihak harus berupaya menghentikan ekskalasi yang terus meningkat ini. (MTVN/OL-3)