Umat Buddha Myanmar Tolak Intervensi Asing

UMAT Buddha Myanmar menolak intervensi asing terkait konflik keagamaan dengan minoritas Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Sikap itu tecermin dari penolakan yang mereka tunjukkan saat kedatangan mantan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kofi Annan di negara tersebut.

Kemarin, Annan mendarat di Rakhine untuk menjadi penengah dan penyelidik konflik religi yang membuat umat Islam Rohingya telantar. Namun, kedatangan Annan disambut demonstrasi umat Buddha setempat yang merupakan mayoritas di wilayah tersebut.

Padahal, Annan ditugaskan secara resmi oleh pemimpin de facto pemerintahan baru, Aung San Suu Kyi, untuk memimpin komisi guna menemukan cara menyembuhkan luka di wilayah miskin tersebut.

"Bukan dia pemimpin komisi!" begitu teriakan demonstran lewat pengeras suara, begitu Annan mendarat. Massa juga menyerbu konvoi kendaraan yang ditumpangi bekas orang nomor satu di PBB tersebut. 'Tidak ada intervensi bias asing dalam urusan Rakhine', demikian tulisan yang tertera di sebuah papan yang dibawa salah seorang demonstran.

"Kami ingin keputusan dibuat orang kami sendiri. Saya tidak mau orang asing membuat keputusan. Itu sebabnya saya ikut protes damai ini," kata May Pyu, pengunjuk rasa.

Annan yang bersumpah tidak memihak bertemu pemimpin lokal Rakhine dan kelompok masyarakat sipil di Sittwe. Dalam menyikapi unjuk rasa itu, dia mengatakan komisi yang dipimpinnya akan mendengarkan semua pihak.

"Kunjungan pertama ialah kesempatan untuk men-dengarkan dan belajar dari Anda, warga lokal," katanya di antara seruan protes.

Diplomat Ghana itu juga mengharapkan bertemu dengan pemimpin muslim dan mengunjungi tempat puluhan ribu pengungsi Rohingya yang kelaparan.

Namun, kelompok terbesar politik wilayah itu, Partai Nasional Arakan, menolak bertemu Annan dan mendorong parlemen membubarkan komisi yang dipimpinnya.

"Kami tidak butuh ketergantungan pihak asing," ungkap seorang anggota majelis rendah Rakhine, U U Hla Shaw.

Hampir 1 juta warga muslim Rohingnya telah ditolak kewarganegaraan mereka. Pemerintah Myanmar tidak mengakui mereka sebagai etnik minoritas resmi.

Muslim Rohingya yang kerap menjadi korban kekerasan dan hidup melarat banyak yang melarikan diri. Bahkan, sebagian dari mereka nekat menempuh jalur berbahaya ke perbatasan Malaysia.

"Kami ingin dia (Annan) datang. Jika dia datang, kami akan mengangkat isu status kewarganegaraan kami dan kehidupan pengungsian kami selama empat tahun," kata Hla Kyaw, warga Desa The Chaung, tempat para pengungsi muslim Rohingya.

Pekan lalu, Sekjen PBB Ban Ki-moon menyeru otoritas Myanmar untuk menghargai status kewarganegaraan dan hak-hak warga Rohingya. Akan tetapi, hal itu tetap ditentang kaum Buddha garis keras. (AFP/Ire/I-1)