Aktivis Hong Kong Diancam

TIONGKOK memperingatkan anggota legislatif Hong Kong yang baru terpilih untuk tidak mendukung gerakan kemerdekaan di kota semiotonom tersebut.

Sebelumnya, pada Minggu (4/9), sejumlah aktivis muda anti-Tiongkok berhasil memenangi kursi untuk pertama kalinya dalam pemilihan umum (pemilu) legislatif di Hong Kong. Mereka berhasil mengamankan kursi penting di Dewan Legislatif Kota (Leg Co) termasuk lima kandidat yang mendukung kemerdekaan atau penentuan nasib sendiri untuk Hong Kong.

Di antara aktivis yang terpilih, terdapat nama Nathan Law, 23, pemimpin Gerakan Payung pada 2014. Law mendapat 50 ribu suara dan menjadi anggota dewan termuda.

Saat menanggapi hasil pemilu tersebut, Tiongkok pada Senin (5/9) mengatakan tidak akan menoleransi pembicaraan apa pun terkait kemerdekaan baik itu di dalam maupun di luar legislatif.

"Kami menentang tegas kegiatan apa pun yang berhubungan dengan kemerdekaan Hong Kong dalam bentuk apa pun, di dalam ataupun luar Dewan Legislatif dan mendukung pemerintah Hong Kong untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan koridor hukum," ujar juru bicara Kantor Urusan Hong Kong dan Makau seperti dikutip dari kantor berita Xinhua.

Tiongkok juga mengatakan beberapa kandidat telah memanfaatkan pemilihan legislatif untuk mempromosikan secara terbuka kemerdekaan Hong Kong. Hal itu, merupakan pelanggaran terhadap konstitusi Tiongkok.

"Itu juga melanggar kepentingan dasar semua penduduk Hong Kong," ujar pernyataan yang juga dimuat di situs Kantor Urusan Hong Kong dan Makau tersebut.

Ancam kebebasan

Pemilihan Minggu (4/9) merupakan pemilihan dengan jumlah kehadiran pemilih tertinggi sejak Hong Kong diserahkan kembali ke Tiongkok oleh Inggris pada 1997. Sekitar 2,2 juta orang atau 58% pemilih terdaftar ikut mencoblos.

Partai-partai anti-Tiongkok juga berhasil meningkatkan jumlah kursi mereka di legislatif dengan menduduki 30 kursi dari 70. Namun, mereka sangat tidak mungkin merebut suara mayoritas karena 30 kursi telah diduduki kelompok kepentingan yang cenderung pro-Tiongkok.

Saat ini, kekhawatiran akan campur tangan Tiongkok telah mengancam kebebasan di Hong Kong dalam berbagai bidang, termasuk politik, pendidikan, dan media yang akhirnya memicu kelahiran gerakan kemerdekaan.

Para anggota parlemen yang terpilih akan mulai bertugas pada 1 Oktober dan harus bersumpah untuk menegakkan konstitusi yang menegaskan Hong Kong merupakan bagian dari Tiongkok.

Pemerintah Hong Kong telah melakukan langkah-langkah untuk mencegah gerakan kemerdekaan, salah satunya memperkenalkan formulir kontroversial sebelum pemilu. Formulir itu mengharuskan para kandidat untuk memverifikasi bahwa mereka memahami Hong Kong merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tiongkok.

Pemerintah juga melarang aktivis kemerdekaan yang paling vokal untuk menjadi kandidat sehingga menyebabkan kemarahan meluas.

Pemimpin Hong Kong Leung Chun-ying, yang banyak dikritik karena dianggap kaki tangan Tiongkok, kemarin, menyeru kepada semua anggota parlemen agar tunduk pada hukum dasar. Leung juga menyatakan keinginannya untuk bekerja sama dengan seluruh anggota parlemen. "Saya berharap kita bisa bekerja sama untuk masyarakat," ujar Leung. (AFP/Ihs/I-2)