Suu Kyi Khawatirkan Pemilu tidak Demokratis

TOKOH oposisi Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengkhawatirkan proses pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan pada 8 November mendatang tidak berjalan demokratis. Kekhawatiran tersebut ditandai dengan pencopotan Ketua Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan (USDP).
Pada Kamis (13/8) lalu, Ketua USDP Shwe Mann dilengserkan secara dramatis dari jabatannya. Sejumlah kalangan melihat pencopotan itu bagian dari upaya Presiden Thein Sein dan sekutu militernya untuk memperkuat cengkeraman politik mereka menjelang pelaksanaan pemilu.

Shwe, yang menjabat ketua parlemen, 'dicekal' langkah politiknya karena dinilai dekat dengan Aung San Suu Kyi yang menjadi rival politik militer dan pemerintah. Pada pertemuan putaran terakhir anggota parlemen menjelang pemilu di Ibu Kota Naypyidaw, kemarin, Suu Kyi menyebut langkah militer itu telah memicu kekhawatiran terhadap keberlangsungan pemilu. Padahal, hajatan politik tersebut dipandang sebagai ujian penting bagi reformasi demokrasi di 'Negeri para Biksu' itu.

"Orang-orang khawatir. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk itu (kesuksesan pemilu)," ungkap Suu Kyi, tokoh peraih Hadiah Nobel Perdamaian. Suu Kyi menambahkan kekhawatirannya itu telah menjadi perhatian AS dan Inggris dalam beberapa hari terakhir setelah Shwe dilengserkan. Langkah tersebut tidak lazim karena angkatan bersenjata ikut campur dalam urusan politik dengan menggerebek markas USDP sehari sebelum Shwe diberhentikan.

"Itu bukan apa yang Anda harapkan dalam sebuah sistem demokrasi yang berjalan," ujar Suu Kyi yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Ia menambahkan bahwa konflik dalam tubuh USDP mungkin dapat meningkatkan dukungan terhadap partainya. Shwe Mann kerap disebut sebagai calon presiden (capres) potensial hasil dari kompromi politik karena Suu Kyi yang tidak dapat maju sebagai capres akibat aturan konstitusi.

Para tokoh oposisi juga mendukung Shwe karena dinilai berpeluang untuk mengubah konstitusi yang bisa mengakomodasi langkah politik Suu Kyi. Penilaian tersebut telah membuat militer bergerak untuk menghentikan pengaruh politik Shwe dan Suu Kyi. Adapun pemerintah, lewat pernyataan yang diterbitkan media pemerintah New Light of Myanmar, menyebut pencopotan Shwe Mann ialah dinamika yang normal terjadi dalam sebuah partai politik.