Diplomasi untuk Kedaulatan Bangsa

SEJAK Joko Widodo menjabat presiden pada pertengahan 2014, program kemajuan ekonomi menjadi prioritas. Namun, hal ini bukan berarti diplomasi politik dinomorduakan. Keduanya perlu berjalan beriringan. "Ekonomi menjadi salah satu prioritas utama Indonesia. Kalau ingin membangun ekonomi dalam hubungan dengan luar negeri, ekonomi harus menjadi prioritas. Namun, bukan berarti politik dikesampingkan," kata Al Busyra Basnur, Direktur Diplomasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Minggu (9/8).

Baru pada Januari 2015, Kementerian Luar Negeri memiliki Kelompok Kerja Diplomasi Ekonomi yang dipimpin langsung wakil menteri luar negeri. Menurut Al Busyra, diplomasi ekonomi harus dijalankan dengan memikirkan keuntungan-keuntungan  ekonomi apa yang didapat dengan sebuah kerja sama antarnegara. "Harus ada hasilnya yang bisa dirasakan masyarakat," ujarnya. Di tengah isu mengenai perlindungan tenaga kerja Indonesia/wanita (TKI/ TKW) di Indonesia, pemerintah sudah
seharusnya memberikan perlindungan. Al Busyra mengaku saat ini pemerintah telah melaksanakan hal tersebut.

"Kita sudah meringankan hukuman. Kita melihat pula peran Kemenlu dalam hal ini perwakilan di luar negeri yang merupakan garda terdepan dalam menolong dan membatalkan beberapa hukuman mati," paparnya. Di lain sisi, kondisi menjadi rumit ketika  Indonesia memberlakukan hukuman mati serupa pada bandar narkoba beberapa waktu silam. Namun, Al Busyra menegaskan hukum berdiri sendiri. Ia meyakini lembaga eksekutif, Presiden dan Kemenlu, tak akan mencampuri proses hukum. "Semua harus menghormati hukum pada tataran paling tinggi. Presiden dan menteri luar negeri tidak campur tangan untuk memolitisasi. Negara sahabat akan diminta menghormati hukum yang berlaku, begitu pula sebaliknya," jelasnya.

Terkait kedaulatan RI, pihak Kemenlu mengatakan akan mempertahankan kedaulatan negara. Beberapa waktu lalu, Papua Barat mencoba bergabung dengan Melanesian Spearhead Group (MSG) dalam upaya memisahkan diri dengan Indonesia. Hal ini pun menjadi fokus pemerintah. "Ini suatu dinamika di negara besar secara kependudukan, luas, kaya raya yang memang banyak negara yang mau bekerja sama dengan Indonesia," imbuhnya. Pada pemerintahan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono politik mungkin menjadi salah satu prioritas dengan ekonomi juga menjadi prioritas berikutnya. Prioritas tersebut tak dapat dilakukan satu per satu. Hanya dengan menyelenggarakannya secara bersamaan, Indonesia bisa mencapai diplomasi luar negeri yang utuh. "Tugas negara tidak bisa dicicil, harus bersamaan.

Tetapi diantara itu memang ada perhatian khusus sesuai dengan kepentingan bangsa kita, salah satunya ekonomi," katanya. Diplomasi pemuda Salah satu aktor penting nonpemerintah dalam ranah diplomasi, khususnya diplomasi publik, ialah mahasiswa atau pemuda. Namun, diplomasi pemuda tersebut hanya akan optimal jika mendapat perhatian dan dukungan dari lembaga dan instansi terkait. Program Duta Belia yang digagas kementerian luar negeri pun menjadi senjata diplomasi soft power Indonesia. Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dikirim ke luar negeri guna menyaksikan kemajuan dunia. Namun, pemuda Indonesia tengah menghadapi tantangan.

"Tantangan pemuda kian berat seiring dengan meningkatnya jumlah kelompok usia muda dan perkembangan ekonomi yang tidak senantiasa menguntungkan," pungkas Al Busyra. Sekitar 1,8 miliar pemuda di dunia saat ini mayoritas tinggal di negara-negara berkembang dengan tingkat ekonomi rendah. Sebanyak 74 juta di antaranya mereka tidak bersekolah atau tidak tamat sekolah dasar. Bahkan 8% dari mereka buta huruf. Tantangan berikutnya yang akan muncul ialah pengangguran. Indonesia dengan jumlah pemuda 70 juta atau 13 kali lipat dari jumlah penduduk Singapura tidak terlepas dari tantangan tersebut. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah. "Jika tidak, pemuda akan menjadi beban  sosial masyarakat yang tidak tertutup kemungkinan berujung pada bencana negara," katanya.(B-2) yanurisa@mediaindones