Negeri Kanguru dan Manusia Perahu

BELUM lama ini, ribuan dokumen yang mengungkapkan kekerasan di kamp penampungan para pencari suaka di Pulau Nauru bocor. Laporan harian The Guardian memuat kekejaman yang dialami para pencari suaka di kamp yang dikelola Australia itu. Di sana disajikan secara gamblang tentang fakta sebenarnya yang dihadapi ribuan pencari suaka yang hendak masuk Australia. Mereka ditahan di kamp penampungan di Pulau Manus, Papua Nugini, dan di Negara Pulau Kecil Nauru, Pasifik Selatan. Inti laporan yang mati-matian dibantah pemerintah Australia tersebut mengatakan telah terjadi pelanggaran kemanusiaan yang luar biasa di kamp-kamp yang dibangun pemerintah Australia di daerah lepas pantai wilayah itu. Berdasarkan kesaksian para pencari suaka yang rata-rata berasal dari daerah konflik di Timur Tengah, seperti Afganistan, Irak, dan Suriah, mereka sering dilecehkan secara seksual. Hal itu dialami anak-anak maupun orang dewasa. Kekerasan fisik berupa pemukulan, intimidasi, dan bentuk kekerasan lainnya juga kerap mereka alami. Banyak di antara mereka yang depresi dan mencoba bunuh diri. Borok kamp-kamp pencari suaka yang dibangun pemerintah Australia itu memang bukan baru kali ini mencuat ke publik.

Sebuah film dokumenter Chasing Asylum yang disutradarai Eva Orner, seorang pembuat film Australia yang berdomisili di Los Angeles, AS, pernah mengangkat kisah itu ke layar kaca. Kini setelah kasus tersebut makin terbuka, negara yang dijuluki 'Negeri Kanguru' itu tampak terjepit karena gelombang serangan kecaman dunia internasional begitu masif. Bahkan, serangan datang dari dalam negeri melalui Partai Buruh. Mereka mendesak pemerintah Australia segera menyelidiki kasus itu. Menurut laporan BBC, selama kurang lebih 20 tahun terakhir, gelombang imigran yang masuk Australia relatif stabil dengan rata-rata 12 ribu-13 ribu orang yang diterima setiap tahun. Pada 2015-2016, Australia menerima sebanyak 13.750 pengungsi dari berbagai negara melalui program kemanusiaan. Mereka berkomitmen untuk menerima tambahan sebanyak 12 ribu pengungsi lagi dari negeri konflik, Suriah dan Irak. Indonesia menjadi salah satu pintu masuk bagi gelombang orang yang dijuluki 'manusia-manusia perahu' itu untuk mencapai daratan Australia. Dalam perjalanan tersebut, mereka harus membayar sejumlah uang kepada para pemilik perahu motor yang menyelundupkan mereka.

Tidak jarang para pencari suaka itu meninggal dunia dalam perjalanan karena diterjang gelombang laut. Pemerintah Australia mencatat sekitar 18 ribu orang berhasil tiba di negeri itu. Tentu saja mereka masuk secara ilegal melalui jalur laut. Tingginya lonjakan penyelundupan ilegal manusia itulah yang membuat pemerintah Australia mengambil kebijakan keras. Pemerintah setempat mencegah bahkan mengusir mereka atau menahan perahu-perahu yang mengantar para pencari suaka agar tidak masuk wilayah mereka. Di dalam negeri, dua partai politik berpengaruh, yaitu Koalisi Liberal-Nasional yang berkuasa dan Partai Buruh yang menjadi oposisi, mendukung kebijakan menahan laju masuknya para pencari suaka. Menurut mereka, perjalanan ilegal melalui laut dengan perahu-perahu seadanya sangat berbahaya dan justru mengancam nyawa para pencari suaka.

Tak hanya itu, penyelundupan para pencari suaka telah ditunggangi kelompok kriminal dan itu sangat berbahaya sehingga harus dihentikan. Bahkan, saat mengambil alih kekuasaan, Koalisi Liberal-Nasional pada 2013 lalu langsung membuat kebijakan operation sovereign borders, dengan menempatkan militer untuk mengontrol masuknya para pencari suaka. Dengan kebijakan itu, kapal-kapal militer Australia berpatroli di perairan mereka dan menangkap perahu-perahu yang mengangkut para imigran dan memaksa mereka kembali, termasuk tentu saja mengirim mereka pulang ke Indonesia yang menjadi jalur masuk. Pemerintah Australia berdalih langkah tegas dan keras itu diambil untuk keselamatan pencari suaka dan yang terutama menjaga kedaulatan wilayah negeri itu. Namun, banyak pihak mengkritik kebijakan itu.
Menurut mereka, kebijakan itu lebih didorong motivasi rasialisme dan jauh dari alasan kemanusiaan serta alasan menjaga muruah kedaulatan wilayah. Berdasarkan penelusuran BBC, ketika pencari suaka sudah masuk wilayah Australia dengan menggunakan perahu, mereka rupanya tidak ditempatkan di negeri itu, tetapi dikirim ke pusat pemondokan lepas pantai yang berpusat di Nauru, Pasifik Selatan, dan Pulau Manus, Papua Nugini.

Meski pencari suaka ialah pengungsi, mereka tetap tidak diizinkan masuk untuk tinggal di Australia. Mereka juga akan dikirim ke kamp-kamp itu dan beberapa dikirim ke Kamboja dengan perkiraan biaya sekitar AU$55 juta. Masalah itu terjadi karena setelah mereka ditempatkan di sana, kondisi yang dialami para pencari suaka sangat tidak manusiawi, bukan saja kondisi dan fasilitas kamp yang tidak memadai, melainkan juga perlakuan buruk yang menyedihkan. Pada April lalu, Pihak Mahkamah Agung Papua Nugini sudah memutuskan untuk membatasi pergerakan para pencari suaka. Perdana Menteri negara itu juga sudah meminta Australia menutup pusat pemondokan itu. Namun, Australia bergeming. Mereka mengaku tidak siap menerima pengungsi yang jumlahnya kini diperkirakan mencapai 850 orang. Kini tidak jelas ke mana mereka akan dibawa. Kemungkinan, jika pemondokan di Pulau Manus ditutup, para pencari suaka bisa saja dipindahkan ke Nauru atau ke tempat lain di wilayah Australia, seperti Christmas Island, yang juga memiliki tempat pemondokan para pencari suaka.