Neraka untuk Pencari Suaka

KUALITAS rekaman video via ponsel itu tidak bagus, tapi gambarnya cukup jelas. Di sana tampak seorang pria yang dibasahi cairan bensin berdiri di tempat terbuka. Di latar belakang, terlihat kemeja putih dan topi milik staf komisaris tinggi PBB untuk urusan pengungsi. "Ini bentuk rasa frustrasi kami," orang itu berteriak dengan nada putus asa. "Tindakan ini akan membuktikan seberapa lelahnya kami. Saya tidak tahan lagi!" jelasnya seperti dilaporkan Guardian. Tangan kanan pria bernama Omid Masoumali, 23, itu membuat gerakan kecil dengan cepat dan tiba-tiba tubuhnya menyala karena kobaran api. Laki-laki pengungsi asal Iran itu meninggal setelah dilarikan ke Rumah Sakit Royal Brisbane. Ia menderita luka bakar yang parah, 80% dari tubuhnya. Hanya berselang beberapa hari, seorang perempuan 21 tahun dari Somalia juga membakar tubuhnya. Perempuan bernama Hodan Yasin itu masih dirawat di sebuah rumah sakit di Australia. Dua insiden pada April lalu itu bukan terjadi di Somalia atau Iran, melainkan di Republik Nauru, di sebuah pusat penahanan pencari suaka milik pemerintah Australia.

Bakar diri Masoumali dan Yasin itu merupakan aksi protes terhadap penahanan yang sedang berlangsung di Nauru. Kisah pilu itu hanyalah segelintir dari ribuan kasus atau praktik buruk yang terjadi di dua fasilitas penahanan pencari suaka lepas pantai milik Australia, yakni di Nauru dan Pulau Manus, Papua Nugini. Baru-baru ini harian Guardian merilis lebih dari 2.000 dokumen yang bocor ke publik tentang praktik buruk yang terjadi di pusat penahanan pengungsi dan pencari suaka milik 'Negeri Kanguru' di Nauru. Kekerasan dan aksi tak manusiawi yang terjadi di kamp tersebut sangat beragam, dari pelecehan seksual, penyiksaan, hingga pemerkosaan. Salah satu detail kejadian kekerasan yang terungkap dalam 2.116 arsip yang bocor itu ialah seorang perempuan yang terpaksa menyakiti dirinya sendiri karena tidak ingin laki-laki menyentuh tubuhnya. Seorang penasihat budaya untuk Wilson Security, yang mempekerjakan petugas penjaga di pusat penahanan, mengatakan pemerkosaan di Australia sangat umum dan pelaku tidak dihukum.

Kontroversial
Australia 'memingpong' pencari suaka, bahkan yang berstatus pengungsi sekali pun, yang mendarat di pantai-pantai 'Negeri Kanguru' ke Nauru dan Pulau Manus. Kebijakan itu telah lama disorot sejumlah kelompok pemerhati hak asasi manusia. Sistem pengelolaan pencari suaka dan imigran lepas pantai yang dijalankan Australia juga telah dikritik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Amnesty International serta kelompok-kelompok advokasi lainnya. Kalangan pemerhati hak asasi mengkritik pemerintah Perdana Menteri (PM) Australia, Malcolm Turnbull, atas apa yang terjadi di kamp Nauru. Tim O'Connor dari Dewan Pengungsi Australia menyatakan praktik tak manusiawi seperti yang disingkap dalam ribuan laporan yang bocor itu memuakkan. Ia mendesak pemerintah untuk memindahkan semua orang yang ditahan di Nauru ke Australia. Direktur Human Rights Watch (HRW) untuk Australia, Elaine Pearson, menyatakan ribuan arsip yang bocor itu melukis sebuah 'gambaran yang mengganggu' tentang perlakuan kejam yang dialami pengungsi dan pencari suaka di Nauru. "Kebijakan itu tidak manusiawi dan tidak bertanggung jawab dan itu berarti para pengungsi dan pencari suaka tetap rentan menghadapi kekerasan dan penganiayaan lebih lanjut," ujar Pearson seperti dilaporkan ABC, Rabu (10/8).
Pusat penahanan pengungsi Australia di Nauru dan Pulau Manus pertama kali dibangun pada 2001 oleh mantan PM John Howard, lalu ditutup mantan PM Kevin Rudd pada 2008, dan dibuka kembali pada Agustus 2012.

Ditutup
Pusat penahanan di Pulau Manus telah menelan biaya pajak sekitar US$2 miliar (Rp26 triliun) sejak dibuka kembali empat tahun lalu, yaitu lebih dari US$1 juta untuk 1 dari 2.000 orang yang telah dipenjarakan di sana. Senator dari Partai Hijau Australia, Sarah Hanson-Young, mengatakan biaya yang dikeluarkan untuk fasilitas tahanan Pulau Manus tidak hanya diukur dalam dolar atau sen, tetapi juga dalam bentuk kehidupan manusia yang hancur selama mereka mendekam di sana.
"Setiap hari kita membuat orang-orang di Pulau Manus itu merusak kesehatan mental mereka dan membebankan para wajib pajak jutaan dolar," kata dia. Menurut Kaldor Centre Universitas New South Wales, sebanyak 1.960 orang telah dikirim ke Pulau Manus sejak September 2012. Jumlah itu mencapai puncak pada awal 2014 yang berjumlah lebih dari 1.300 orang. Namun, sejak itu, angkanya terus merosot hingga tinggal 854 orang. Karena kontroversi, skandal pelecehan seksual, dan kekerasan yang tersingkap dalam lebih dari 2.000 dokumen yang bocor, Pada Rabu (17/8) lalu Australia telah sepakat menutup pusat penahanan pencari suaka di Manus, Papua Nugini.

Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill, mengatakan ia telah bertemu Menteri Imigrasi Australia, Peter Dutton, di Port Moresby, Rabu (17/8). "Papua Nugini dan Australia sepakat pusat penahanan (Pulau Manus) harus ditutup," kata dia. Keputusan itu amat mungkin dipengaruhi Mahkamah Agung Papua Nugini yang menemukan penahanan pencari suaka dan pengungsi di fasilitas itu tidak konstitusional. Namun, O'Neill mengatakan Manus Regional Processing Centre, yang saat ini menampung 854 laki-laki, tidak akan ditutup dalam waktu dekat. "Serangkaian opsi sedang dimajukan dan dilaksanakan," kata O'Neill. "Proses itu harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak terburu-buru. Penutupan harus memperhitungkan kepentingan rakyat Papua New Guinea dan kesejahteraan pencari suaka dan pengungsi," tegasnya. (AFP/I-1)