Duterte tak Bahas Isu Laut China Selatan

PRESIDEN Filipina Rodrigo Duterte menyatakan tidak akan mengangkat isu sengketa teritorial dengan Tiongkok pada pertemuan perhimpunan negara Asia Tenggara (ASEAN) di Laos bulan depan. Hal tersebut menunjukkan Manila sekarang tampaknya lebih memilih opsi pembicaraan secara diam-diam dengan para pejabat Beijing. "Saya hanya akan membawa isu ini ketika kita bersama-sama bertatap muka," kata Duterte kepada wartawan, Rabu (17/8) malam. Ia melanjutkan mengenai alasannya. "Karena jika Anda bertengkar dengan mereka sekarang dan Anda klaim kedaulatan, itu membuat kebisingan di sana-sini. Mereka mungkin tidak akan mau bicara," ucapnya. Pada Juli lalu, pengadilan arbitrase yang berbasis di Den Haag, Belanda, mengeluarkan putusan yang 'condong' ke Filipina dengan menolak klaim Tiongkok atas sebagian besar wilayah Laut China Selatan, sebuah kawasan kaya sumber daya alam yang juga diklaim Malaysia, Brunei, Taiwan, dan Vietnam.

Putusan yang tidak mengikat secara hukum itu ditentang Tiongkok yang mereka sebut tidak berdasar. Beijing bahkan terus memblokade nelayan Filipina dari kawasan yang menjadi salah satu titik konflik dunia itu. Gugatan arbitrase itu diajukan pendahulu Duterte, pemerintahan Presiden Benigno Aquino. Duterte telah mengedepankan sikap suam-suam kuku dalam merespons putusan arbitrase. Ia mengatakan dirinya mengadopsi 'pendekatan yang lebih lunak' untuk menyelesaikan sengketa. Hal itu kontras dengan komentar Duterte sebelum resmi dilantik menjadi presiden. Suatu waktu ia bahkan dengan sesumbar mengatakan akan berlayar ke pulau-pulau yang disengketakan di Laut China Selatan untuk menancapkan bendera Filipina di sana jika Beijing tetap keras kepala. Pada Rabu (17/8), Duterte menegaskan utusan khususnya untuk Tiongkok, mantan Presiden Fidel Ramos, tengah membuka jalan untuk kemungkinan pembicaraan dengan Beijing. "Mari kita menciptakan lingkungan tempat kita bisa duduk, berbicara secara langsung, dan saat itulah saya akan mengatakan kita berproses dari sini," ujar Duterte.

Ramos terbang ke Hong Kong pekan lalu untuk bertemu Kepala Urusan Luar Negeri Legislatif Tiongkok, Fu Ying, yang menyambutnya untuk berdiskusi di Beijing. Namun, seusai pertemuan, Ramos mengakui bahwa putusan tribunal tidak langsung dibicarakan kala itu. Di lain hal, Filipina secara resmi menerima 10 kapal patroli bantuan dari pemerintah Jepang untuk memperkuat kemampuan maritim Manila di tengah sengketa teritorial negara tetangga tersebut dengan Beijing di Laut China Selatan. Sebelumnya, seorang pejabat pekan lalu mengatakan Jepang dan Filipina telah memulai pembicaraan untuk transfer dua kapal penjaga pantai besar ke Manila guna membantu kegiatan patroli di Laut China Selatan.