Tiga Wanita Berpengaruh di Asia

DALAM daftar perempuan paling berpengaruh di dunia yang diterbitkan Forbes pada 2016, terdapat sejumlah perempuan di Asia yang berpengaruh di bidang politik. Salah satunya ialah Park Guen-hye, 64, presiden Korea Selatan (Korsel) sejak 2013. Park ialah anak dari mantan Presiden Park Chung-hee yang memimpin Korsel pada 1963-1979. Di usia 22 tahun, Park menjadi pusat perhatian dunia politik karena menjadi ibu negara Korsel menggantikan ibunya yang tewas ditembak pembunuh bayaran dari Korea Utara (Korut) pada 1974. Sejak saat itu, selama lima tahun, Park yang juga sarjana teknik dari Universitas Sogang bertugas menjamu istri-istri kepala negara yang berkunjung ke 'Negeri Ginseng'. Park resmi berkecimpung di dunia politik ketika berhasil menjadi anggota Majelis Nasional Korsel pada 1998. Pada 2007, Park mencalonkan diri menjadi presiden, tetapi partainya, Saenuri, memilih Lee Myung-bak untuk dinominasikan. Menjadi pemimpin dari negara dengan perekonomian terbesar ke-14 di dunia, pempimpin kelahiran 2 Februari 1952 itu menghadapi tantangan di tahun ketiganya menjabat, terutama setelah April lalu partainya mengalami kekalahan di pemilu yang mengakibatkan kehilangan mayoritas suara di parlemen.

Tantangan juga muncul dari Korut yang kerap melakukan uji coba nuklir. Namun, Park teguh dengan sikap tanpa kompromi dan berhasil mengumpulkan dukungan dari negara adidaya, Amerika Serikat. Kritik tetap muncul karena presiden ke-11 Korsel itu dinilai gagal membuat kemajuan terhadap tantangan yang dihadapi Korsel termasuk melemahnya ekonomi akibat perlambatan ekspor dan peningkatan utang negara. Selain Park, terdapat pula nama Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, 59, yang juga menjadi wanita paling berpengaruh di Asia. Berbeda dengan Park, Presiden Tsai mengawali kariernya sebagai seorang profesor dan tidak memiliki latar belakang keluarga politik. Perempuan kelahiran 31 Agustus 1956 itu bergabung dengan Partai Demokrat Progresif (DPP) yang mengusung platform melepaskan diri dari Tiongkok pada 2004 dan menjadi ketua partai tersebut pada 2008. Pada 2012, Tsai mencalonkan diri menjadi presiden, tetapi kalah dan baru terpilih menjadi presiden pada Januari 2016 menggantikan presiden nonaktif Ma Ying-jeou. Di bawah kepemimpinannya, yang menjadi perhatian ialah hubungan Taiwan dengan Tiongkok yang semakin buruk. Apalagi, saat pidato pelantikannya, Tsai berjanji akan mempertahankan status quo dalam hubungan dengan Tiongkok dan meminta negara raksasa ekonomi Asia itu menghormati demokrasi Taiwan. Karena sikapnya tersebut, lulusan Cornell Law School dan University of London itu diserang media Tiongkok yang menyebutnya ekstrem dan emosional karena statusnya yang tidak menikah.

Sheikh Hasina Wajed
Wanita lain yang sama berpengaruhnya di dunia politik ialah Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Sheikh Hasina Wajed, 68. Hasina menjadi PM negara dengan populasi 162 juta orang tersebut sejak 2009. Hasina ialah anak dari presiden pertama Bangladesh setelah melepaskan diri dari Pakistan, Sheikh Mujibur Rahman, pada 1971. Empat tahun berselang, seluruh keluarga Hasina termasuk ayah, ibu, dan tiga saudaranya tewas dibunuh militer. Hasina yang saat itu tengah berada di luar negeri harus menghabiskan enam tahun dalam pengasingan. Namun, sejak itu lulusan Universitas Dhaka itu terpilih menjadi ketua Partai Liga Awami yang dibentuk ayahnya dan menjadi partai politik terbesar di Bangladesh.

Sejak kembali ke Bangladesh pada 1981, Hasina menjadi advokat yang menyuarakan demokrasi dan terpilih menjadi PM pada Juni 1996 hingga 2001. Ia terpilih kembali menjadi PM pada 2009 dan untuk ketiga kalinya terpilih pada 2014 hingga saat ini. Di bawah kepemimpinan perempuan kelahiran 28 September 1947 itu, Bangladesh berubah menjadi negara yang lebih demokratis dan perempuan memiliki hak di dunia politik. Namun, sejak 2013, Hasina menghadapi tantangan dari sejumlah insiden yang menargetkan bloger, penulis, jurnalis, akademisi, dan guru yang dianggap sekuler, juga anggota kelompok agama minoritas. Sejumlah kritikus khawatir kegagalan untuk menyelesaikan masalah pembunuhan itu akan mengakibatkan stabilitas pemerintah Hasina menurun terutama setelah kehilangan kredibilitas pada Pemilu 2014.