Marcos Ditolak sebagai Pahlawan

RATUSAN warga Filipina berunjuk rasa di tengah badai di Manila, Minggu (14/8). Mereka menolak keputusan Presiden Rodrigo Duterte yang menyetujui pemakaman mantan diktator Ferdinand Marcos di sebuah kompleks makam pahlawan. Polisi mengatakan sekitar 1.500 pengunjuk rasa membawa spanduk besar bertuliskan 'Marcos bukan Pahlawan' di Rizal Park, Manila. Mereka mendesak Duterte mencabut keputusannya. Penolakan juga mereka sampaikan dengan meluncurkan kampanye tanda tangan untuk mencoba menghentikan penguburan Marcos yang untuk sementara prosesinya telah ditetapkan bulan depan. Loretta Ann Rosales, yang sebelumnya mempimpin lembaga pemerintah Komisi Hak Asasi Manusia, mengungkapkan dirinya disiksa, disetrum, dan dilecehkan bersama ribuan aktivis sayap kiri lain yang ditahan saat era gelap dalam sejarah Filipina yang diperintah Marcos. "Pemimpin brutal tak pantas diberikan setiap bentuk kehormatan. Apakah (segala yang saya alami) itu tidak cukup untuk menjadi bukti? Apakah Marcos pahlawan?" tanya Rosales, yang disambut kerumunan dengan teriakan, "Tidak!" Senator Risa Hontiveros, yang ikut dalam protes, menyatakan telah mengajukan resolusi di senat sebagai upaya menentang pemakaman Marcos, yang dilengserkan kekuatan rakyat pada 1986 dan meninggal di tempat pengasingan di Amerika Serikat pada 1989, sebagai pahlawan.

Ia menambahkan Duterte sepatutnya tidak berkomitmen dengan 'kesalahan mengerikan ini' dengan menganugerahkan penghargaan kepada mantan diktator. "Marcos lengser dalam sejarah sebagai musuh para pahlawan kita," ujar Hontiveros. "Menghormati ia sebagai seorang pah-lawan dan mengubur jenazahnya di tempat yang dipersiapkan untuk para pemberani dan martir adalah kekejian politik yang tak ada bandingannya," ia menegaskan. Sekelompok bekas tahanan politik dan korban hak asasi di bawah Marcos yang tergabung pada wadah Selda dalam sebuah pernyataan mengatakan mereka akan meminta Mahkamah Agung untuk menghentikan apa yang disebut mereka sebagai 'penguburan yang tidak adil' untuk ribuan korban hak asasi manusia. Kutukan dan penolakan juga disuarakan gerilyawan komunis yang memulai kembali perundingan perdamaian dengan pemerintah Duterte bulan ini. Mereka menyebut keputusan Duterte itu sebuah 'ketidakpekaan ekstrem' seorang presiden. "Duterte hampir menghapus catatan berdarah Marcos sebagai militer yang lalim dan fasis, pelanggar hak asasi manusia, koruptor, dan penyebab kesulitan ekonomi yang membuat rakyat Filipina menderita selama 14 tahun masa kediktatorannya," kata pemberontak dalam sebuah pernyataan.

Duterte bergeming
Mengubur seorang diktator dianggap melakukan pelanggaran hak asasi masif dan upaya pemakaman untuk Marcos telah menjadi isu emosional dan memecah belah di negara itu. Setelah dipulangkan ke kampung halamannya di Filipina Utara, jenazah Marcos disimpan dalam peti kaca. Istrinya, Imelda Marcos, dan dua dari tiga anak mereka secara perlahan kembali meraih kursi kekuasaan dan politik setelah terpilih untuk jabatan publik. Duterte berpendapat sebagai seorang mantan tentara dan presiden, Marcos memenuhi syarat untuk dimakamkan di pekuburan yang dikelola militer. Mantan Wali Kota Davao itu mengakui bahwa ia pernah memilih Marcos dan almarhum ayahnya, seorang politikus, bertugas di kabinet Marcos. Sekretaris Duterte untuk bidang komunikasi, Martin Andanar, mengatakan posisi presiden 'tetap teguh' dengan alasan bahwa aturan militer memungkinkan Marcos dimakamkan di tempat terhormat sebagai mantan presiden dan tentara. (AP/I-1)