Masa Lalu dan Apologi Negara

PADA Perang Dunia II, Jepang menjadi kekuatan kunci di Asia Pasifik. Wilayah pendudukannya tersebar luas termasuk Korea, Tiongkok, Indocina, hingga Hindia Belanda.

Peristiwa Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945 menjadi pukulan telak bagi Jepang.

Kaisar Hirohito berpidato mengumumkan kekalahan pada 15 Agustus 1945.

Dokumen resmi penyerahan diri ditandatangani pada 2 September 1945. Perang pun berakhir.

Tujuh puluh tahun berlalu.

Banyak yang tengah menerka isi pidato PM Jepang Shinzo Abe pada peringatan berakhirnya PD II tahun ini.

Permintaan maaf atas perang (juga penjajahan) masa lalu mendapat sorotan.

Bagi sebagian, mengulangi permintaan maaf merupakan langkah penting.

Sebagian lain menyarankan, ketimbang membuang waktu mengungkit, lebih baik berfokus pada kerja sama masa depan.

Baru-baru ini, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyarankan PM Abe agar meminta maaf kepada negara-negara yang pernah dijajah Jepang.

Meski Wapres menunjukkan kerendahan dengan tidak berniat mendesak Abe, permintaan maaf ataupun ungkapan penyesalan tetap dianggap penting bagi negara-negara yang pernah dirugikan di masa lalu.

Di hadapan Kongres AS, Mei lalu, Abe mengungkapkan belasungkawa atas seluruh korban Amerika selama PD II.

Namun, di hadapan negara Asia, Abe diragukan akan mengungkap apologi.

Dalam pidatonya pada Peringatan Konferensi Asia-Afrika (KAA) April lalu, Abe mengungkapkan penyesalan atas perang di masa lalu tapi tanpa detail dan permintaan maaf.

Sebagian kalangan membandingkan Abe dengan pendahulunya.

PM Morihiro Hosokawa, pada 1993, mengungkapkan permintaan maaf mendalam atas agresi Jepang di Korea.

Dalam peringatan 50 tahun dan 60 tahun PD II, PM Tomiichi Muruyama dan PM Junichiro Koizumi meminta maaf atas penderitaan yang dialami negara-negara Asia.

Menurut Jennifer Lind, penulis buku Sorry States, Apologies in International Politics (2008), pengakuan kejahatan masa lalu sangat penting dalam proses rekonsiliasi dan perbaikan serta peningkatan hubungan kerja sama antarnegara tapi itu tidak berlaku pada apologi.

Alih-alih bersifat produktif, kata Lind, permintaan maaf justru kerap mengundang kontroversi dan perdebatan di lingkup domestik.