Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
SEBUAH surat terbuka ditandatangani 50 pakar keamanan nasional dari Partai Republik dipublikasikan, kemarin. Surat itu menyatakan menolak pencalonan Donald Trump, 70, sebagai calon presiden (capres) Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik yang siap bersaing pada November mendatang.
Kelompok ahli tersebut mengatakan, "Trump akan menjadi presiden paling sembrono dalam sejarah AS." Anggota pakar Partai Republik, Michael Hayden, yang pernah menjabat Direktur Agen Rahasia AS (CIA) juga menilai Trump tidak miliki karakter, nilai, dan pengalaman untuk menjadi presiden.
Banyak pula petisi tanda tangan serupa yang menyuarakan penolakan pencalonan Trump pada Maret lalu.
Salah satu surat dari sejumlah pejabat keamanan nasional Partai Republik kian jelas. Mereka menolak Trump setelah capres Partai Republik tersebut justru mendukung Rusia untuk meretas surat elektronik atau e-mail milik pesaingnya Hillary Clinton, dari Partai Demokrat.
"Semua setuju jika Trump tidak memiliki kualifikasi dan akan membahayakan," kata John Bellinger, penasihat hukum mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Condoleezza Rice.
Menanggapi pernyataan para pakar keamanan, Trump mengatakan dirnya hanya bersikap kasar saat berbicara soal peretasan e-mail Clinton. Dia juga merespons surat dari para pakar dinilai sebagai ungkapan kegagalan kaum elite Washington yang mencari kekuasaan.
Dalam sebuah pernyataan, Trump mengatakan nama-nama dalam surat itu seharusnya mereka mencari jawaban mengapa dunia berantakan.
"Kami berterima kasih karena itu muncul sehingga setiap orang di negara ini mengetahui siapa yang pantas dipersalahkan atas dunia yang berbahaya," lanjut suami Melania Trump.
Pengusaha realestat asal New York itu menilai nama-nama yang tercantum dalam surat tersebut bukanlah siapa-siapa.
Mereka, katanya, hanya kaum elite gagal Washington yang mencari kekuasaan. Surat terbuka itu sendiri muncul setelah beberapa petinggi Partai Republik tidak mengakui aset properti mereka.
Dalam surat terbuka itu, Trump dinilai telah melanggar kebijakan luar negeri Partai Republik dalam beberapa hal.
Petinggi Partai Republik mempertanyakan ungkapan Trump seperti AS mesti menghargai komitmen ke NATO, mendukung kekerasan, serta menyarankan Korea Selatan dan Jepang mesti mempersenjatai diri sendiri dengan nuklir.
"Dia (Trump) melemahkan moral otoritas AS sebagai pemimpin dunia yang bebas," demikian isi surat tersebut.
Trump juga dianggap telah memperlihatkan tidak memiliki wawasan tentang konstitusi, hukum, dan institusi AS, termasuk toleransi beragama, kebebasan pers, dan pengadilan independen.
"Tidak ada satu pun dari kami yang akan memilih untuk Donald Trump," pernyataan surat itu. Surat terbuka itu juga menjadi persoalan terbaru Partai Republik terkait dengan kontroversi Trump.(AFP/Ire/I-3)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved