Skandal najib Sengaja Ditutupi

Menteri Komunikasi dan Multimedia Salleh Said Keruak mengatakan masyarakat Malaysia seharusnya senang dengan pernyataan komisi antikorupsi. KOMISI Antikorupsi Malaysia (MACC) mengatakan dana sebesar US$700 juta yang disalurkan ke rekening pribadi Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak merupakan sebuah 'sumbangan' dan bukan sebuah skandal korupsi.

Dalam sebuah pernyataan, Senin (3/8), MACC telah membenarkan terdapat sejumlah uang yang ditransfer ke reke-ning pribadi Najib. Namun, dana tersebut sama sekali tidak terkait dengan lembaga investasi negara, yakni 1Malaysia Development Berhad (1MDB). "Penyelidikan mengungkapkan dana sebesar US$670 juta yang disalurkan ke rekening Najib ialah dari kontribusi donor dan bukan dana dari 1MDB," demikian pernyatan Komisi Antikorupsi Malaysia. Pihak MACC juga tidak menyebutkan secara spesifik terkait dengan siapakah penyumbang dana tersebut dan apa tujuannya.

Dalam menanggapi hal tersebut, 1MDB mengeluarkan pernyataan balasan dan menyambut baik hasil dari penyelidikan yang selama ini dilakukan. "Pihak 1MDB menyambut baik pernyataan dari MACC yang menegaskan bahwa tidak ada dana dari 1MDB yang disalurkan ke PM Malaysia," ujar 1MDB dalam pernyataannya. "Kami selalu menyatakan bahwa perusahaan ini (IMDB) tidak pernah memberikan dana apa pun kepada perdana menteri," lanjut pernyataan tersebut.

Menteri baru senang
Hal serupa juga disampaikan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Salleh Said Keruak. Pria yang baru saja menjabat menteri seminggu yang lalu itu mengatakan masyarakat Malaysia seharusnya senang dengan pernyataan yang disampaikan komisi penyelidik MACC. 'Jadi, ada masalah apa lagi sekarang? Seharusnya masyarakat senang bahwa ternyata PM Malaysia tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan. Itulah yang selama ini masyarakat tuntut dari MACC, sebuah konfirmasi', tulis Salleh dalam blog pribadinya.

Pernyataan yang dikeluarkan Salleh justru mendapat kecaman. Sejumlah pihak menganggap pernyataan tersebut hanyalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan nama baik Najib Razak. Mereka menganggap pemerintah yang tengah berkuasa saat ini berusaha menutup-nutupi skandal yang dilakukan orang nomor satu di Malaysia tersebut.

"Saya yakin pengumuman yang dikeluarkan lembaga antikorupsi ini adalah sebuah set untuk membersihkan Najib dari kesalahannya," ujar salah satu anggota parlemen dari Partai Keadilan Rakyat, Rafizi Ramli. Rafizi menegaskan hal tersebut tidak akan mampu memadamkan amarah dan mengembalikan rasa percaya masyarakat Malaysia.

"Publik ingin mengetahui dari mana dan untuk tujuan apa dana tersebut disalurkan," lanjut Rafizi. Bagaimanapun juga, sambung Rafizi, sebagai pejabat publik, Najib tidak boleh menerima sumbangan atau gratifikasi dari siapa pun dan dalam bentuk apa pun. "Hukuman untuk pelaku pelanggaran tersebut ialah kurungan 20 tahun penjara," kata Rafizi. (AFP/Malaysia Insider/I-3)