Presiden Erdogan Tunggu Restu Parlemen

PRESIDEN Turki Recep Tayyip Erdogan, Minggu (7/8) waktu setempat, menegaskan kepada jutaan orang pendukungnya yang berkumpul di Lapangan Yenikapi, Istanbul, bahwa ia akan menyetujui penerapan hukuman mati jika mendapat dukungan dari parlemen dan publik.

"Semuanya bergantung pada parlemen Turki yang akan memutuskan hukuman mati. Saya menyatakan sebelumnya, saya akan menyetujui keputusan yang dibuat parlemen," kata Erdogan kepada massa.

"Mereka mengatakan tidak ada hukuman mati di Uni Eropa (UE). Baik AS menerapkan hukuman mati, Jepang menganut hukuman mati, maupun Tiongkok mempunyai aturan hukuman mati. Sebagian besar negara di dunia menerapkan hukuman mati," tegasnya.

Erdogan menambahkan, "Jadi, mereka mengizinkan penerapan hukuman mati. Kita pernah menganutnya sampai 1984. Kedaulatan milik rakyat. Jadi, jika rakyat menyutujui (pemberlakuan kembali hukuman mati) saya yakin partai-partai politik akan mematuhinya."

Pada pekan akhir Juli lalu, Uni Eropa (UE) telah mengekspresikan keprihatinan atas keputusan Turki yang memberlakukan keadaan darurat pascakudeta militer yang gagal.

Blok ekonomi paling mapan di dunia itu mendesak Ankara menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Kanselir Jerman, Angela Merkel, bahkan memperingatkan, keinginan Turki untuk bergabung dengan UE bisa kandas jika Erdogan berkukuh memberlakukan hukuman mati lagi.

Erdogan kembali menyinggung mantan karibnya yang telah lama mengasingkan diri di AS, Fethullah Gulen.

Ia bertekad akan membersihkan negaranya dari semua unsur Gulen yang merupakan dalang kudeta gagal, 15 Juli lalu.

Sebelum Erdogan berbicara, Perdana Menteri (PM) Binali Yildrim mengatakan kepada massa bahwa Gulen, ulama karismatik yang memiliki pengikut di berbagai negara, akan diseret ke Turki.

Yildrim memastikan Gulen akan menerima hukuman atas upaya kudeta yang ia gerakkan.

"Saya akan memberi tahu kepada Anda semua, pemimpin kelompok teroris (Gulen) ini akan dibawa ke Turki dan membayar atas apa yang ia telah dilakukan," ujar Yildrim.

Tak lama setelah pernyataan Erdogan, Gulen membantah keras tuduhan itu.

Gulen menyebut Erdogan sebagai pemimpin yang menggunakan segala cara untuk mengukuhkan kekuasaan.

Dukung demokrasi

Lapangan Yenikapi di Istanbul berubah bak lautan merah.

Pihak kepolisian mengatakan 5 juta orang yang berkumpul dalam aksi bersama untuk mendukung demokrasi dan mengecam kudeta.

Aksi bertajuk Democracy and Martyrs itu diyakini sebagai apel politik paling besar di dunia.

Ketua Parelemen Ismail Kahraman dan sejumlah pemimpin partai oposisi dan sekuler, seperti Partai Pergerakan Nasional (MHP) dan Partai Rakyat Republik (CHP), terlibat dan juga menyampaikan pidato dalam aksi massa itu.

"Pada 15 Juli (hari kudeta) telah membuka pintu konsensus untuk Turki. Ada Turki baru sekarang," ujar pemimpin CHP, Kilicdaroglu, kepada massa, seperti dilaporkan laman surat kabar Hurriyet.

"Saya gembira karena saya bisa melihat kebangkitan Turki," kata politikus MHP, Devlet Bahceli. (AFP/Anadolu Agency/I-3)