Kebijakan Berdarah-darah Duterte Dikecam

LEBIH dari 300 kelompok antinarkotika dan hak asasi manusia dari seluruh dunia bereaksi, pekan lalu. Mereka mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengutuk kebijakan Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang membasmi para pelaku kriminal. Aksi perang melawan narkoba di negara itu, sejak Duterte memimpin, telah merenggut ratusan orang. Permohonan itu diajukan kepada Dewan Pengendalian Narkotika Internasional (INCB) dan Kantor PBB untuk Urusan Narkoba dan Kriminal (UNODC). Seruan itu mencuat ketika seorang senator berpengaruh Filipina menyerukan penyelidikan terkait dengan sejumlah pembunuhan terhadap para terduga pengedar atau penjual obat bius. Senator Leila de Lima dan organisasi asing mengutip sejumlah laporan mengenai tindakan polisi yang membunuh ratusan orang sejak Duterte memenangi pemilu pada Mei lalu.

Presiden berjuluk the Punisher atau 'sang Penghukum' itu mengusung platform mengobarkan perang berdarah terhadap kejahatan obat-obatan terlarang. "Alih-alih menjamin perlindungan dan hak-hak orang-orang yang menggunakan obat, Presiden Duterte menyerukan agar mereka dibunuh," demikian pernyataan dari ratusan kelompok itu, seperti Yayasan Obat Australia dan Koalisi Kebijakan Obat Kanada. "Alih-alih menjamin hak-hak orang yang diduga melakukan kejahatan terkait narkoba, presiden telah meminta mereka untuk dieksekusi di tempat," tegas pernyataan itu.

Pernyataan itu menyeru INCB dan UNODC untuk mengutuk kebijakan pembunuhan para tersangka penjahat narkoba yang digalakkan Duterte. Mereka menuntut kebijakan itu diakhiri. De Lima, yang berbicara di hadapan Senat, juga mengecam pembunuhan. "Kita tidak bisa melancarkan perang terhadap narkoba dengan darah," kata sang senator, seorang mantan menteri kehakiman yang juga membawahkan lembaga hak asasi manusia Filipina. De Lima mengkritik polisi yang begitu cepat membunuh orang, bahkan mereka yang tidak bersalah, dengan menggunakan kampanye antinarkoba sebagai alasan. Sejak dilantik menjadi presiden pada 30 Juni, Duterte telah berjanji melindungi polisi dan tentara dari sanksi karena membunuh penjahat.

Tak sebatas itu, ia juga mendesak para warga biasa dan pemberontak komunis untuk bergabung dalam perang melawan para penjahat. Sejak kampanye pembunuhan kriminal narkoba populer di Filipina, makin banyak kelompok yang mulai mengkritik Duterte. De Lima menyeru kongres untuk menyelidiki kasus-kasus pembunuhan itu. Namun, bukan Duterte jika ia bergeming. 'Sang Penghukum' menepis kekhawatiran kalangan hak asasi manusia. Setali tiga uang, pihak kepolisian pun berkeras mereka hanya bertindak untuk membela diri. Pada Juni, bahkan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengecam dukungan nyata Duterte untuk pembunuhan ekstrayudisial atau pembunuhan di luar proses hukum. Angka kepolisian menunjukkan, hingga Selasa (2/8) lalu, sudah 402 tersangka narkoba tewas. Angka itu tidak termasuk yang dibunuh warga biasa.
Sementara itu, kantor berita kenamaan negara itu, ABS-CBN, melaporkan sebanyak 603 orang telah tewas sejak Duterte terpilih, di antaranya 211 dibunuh orang bersenjata tak dikenal.