Dilema Janji sang Presiden

BEBERAPA polisi bentrok dengan sejumlah pria bersenjata di Kota Albuera, Filipina, Rabu (3/8). Enam orang tewas dalam insiden itu. Mereka yang tewas ialah para pengawal wali kota setempat, Rolando Espinosa. Dua hari sebelumnya, Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah mengultimatum sang wali kota agar menyerahkan putranya yang diduga terkait dengan perdagangan narkoba. Selain menewaskan enam anak buah sang wali kota, polisi juga menyita 17 pucuk senjata dan sejumlah granat. "Jika tidak (menyerah), perintah tembak di tempat akan diberikan jika mereka melawan dan membahayakan nyawa petugas kepolisian," kata juru bicara kepresidenan, Ernesto Abella. Sehari setelah ancaman Duterte itu, Espinosa menyerah. Kepada polisi, Espinosa mengatakan dia takut dibunuh karena dianggap melindungi putranya yang menjadi pengedar narkoba.

Duterte memang tak tebang pilih. Dia berjanji bakal menyikat siapa pun, termasuk anggota kongres, yang berupaya menghalang-halangi usahanya dalam memberantas peredaran barang haram itu. Tak hanya para pengedar narkoba, Duterte juga tak segan-segan membunuh para bromocorah, bandit jalanan, dan para pelaku kriminal lain. Menciptakan Filipina yang aman telah menjadi janji sang presiden sejak masa kampanye. Duterte yang dijuluki 'sang Penghukum' membuktikan ucapannya. Ratusan tersangka pengedar dan bandar narkoba telah terbunuh sejak ia resmi menjabat, akhir Juni lalu. Enam orang terbunuh dalam satu malam di Filipina. Mereka ditembak orang tak dikenal. Salah satunya Michael Siaron, 29, suami Jennelyn Olaires. Di dalam foto, Olaires memeluk jasad suaminya sambil menangis. Namun, Duterte tak peduli. Dia dengan dingin menyebut gambar tangisan Olaires ialah melodramatis.

Tidak peduli HAM
Sejak terpilih, mantan Wali Kota Davao itu sesumbar tak peduli jika dirinya dituding melanggar hak asasi manusia (HAM). Dia juga mendapat dukungan dari sebagian rakyat Filipina yang geram dengan para bandar narkoba. Kepolisian setempat mencatat sebanyak 316 bandar narkoba terbunuh dari 1 sampai 27 Juli, 195 di antara mereka tewas di tangan warga yang main hakim sendiri. Kelompok hak asasi manusia memperkirakan jumlahnya bisa dua kali lipat. Dalam pidatonya di Davao, Kamis (4/8), Duterte mengatakan sebagian besar tersangka pengedar dan pengguna narkoba tewas dalam baku tembak dengan polisi. Meski demikian, Duterte tak menampik beberapa orang di antara mereka tewas karena pembunuhan ilegal yang dilakukan para penegak hukum. Terkait dengan dugaan itu, Duterte berjanji akan melakukan penyelidikan.

Kepada para wartawan, Duterte kembali menegaskan kebijakan tembak di tempat berlaku untuk para pengedar dari semua kalangan, termasuk politisi. "Saya akan benar-benar membunuh mereka. Lihatlah apa yang kalian lakukan terhadap Filipina dan kalian ingin saya memaafkan kalian?" kata Duterte setelah membesuk seorang polisi di Davao yang ditembak tersangka pengedar narkoba. "Perintah saya tembak di tempat untuk membunuh kalian. Saya tak peduli soal hak asasi manusia dan kalian sebaiknya percaya itu," tegasnya. Dalam kampanyenya, Duterte pernah berjanji menyelesaikan masalah peredaran obat terlarang dalam jangka waktu enam bulan. Kini, baru sebulan berkuasa, sekitar 400 tersangka pengedar dan pengguna narkoba tewas. Sebagian besar pengedar tewas karena baku tembak dengan polisi, sedangkan lebih dari 4.400 tersangka ditahan. Genderang perang yang ditabuh Duterte ternyata menciutkan nyali para pengedar dan pengguna narkoba. Sekitar 500 ribu orang akhirnya memilih menyerahkan diri kepada polisi. Di antara mereka yang menyerah ialah 3 wali kota dan 1 mantan wali kota yang berasal dari Provinsi Maguindanao, wilayah selatan Filipina.

Buruknya penjara
Banyaknya bandit yang menyerah ternyata juga mengundang dilema. Sejumlah penjara kini disesaki tahanan. Belum lama ini, fotografer AFP melansir sejumlah foto yang memperlihatkan kondisi tak manusiawi di dalam sebuah penjara di Filipina. LP di Kota Quezon, yang berkapasitas 800 tahanan, kini dijejali 3.800 napi, hampir lima kali lipat dari kapasitas sebenarnya. Di dalam penjara itu, para tahanan dan narapidana terpaksa hidup berdesakan dengan hanya beralaskan lantai beton atau di semua ruang yang tersedia. Bahkan, tak sedikit yang terpaksa tidur sambil duduk atau berdiri. "Mereka tak bisa berpikir. Tempat ini begitu penuh. Hanya dengan sedikit gerakan, kami akan menyenggol sesuatu atau seseorang," tambah Mario, salah seorang tahanan. Direktur Eksekutif Pusat Informasi HAM Filipina (Philrights), Dr Nymia Pimentel Simbulan, mengatakan "Kondisi mengenaskan itu juga terjadi di hampir semua LP di negeri kepulauan itu, termasuk LP yang dikelola pemerintah pusat," ujarnya seperti dikutip Dailymail.

Menurut laporan Komisi HAM pada April 2015, di LP Filipina nyaris tak tersedia toilet atau toilet yang ada dalam kondisi sangat buruk. Hal itu menyebabkan kondisi di dalam LP sangat buruk dan muncul berbagai penyakit, seperti TBC, infeksi kulit, dan diare. "Kondisi semacam ini sudah berlangsung lama dan pemerintah tampaknya tidak mengambil langkah untuk mengatasi kepadatan dan minimnya fasilitas di lapas," papar Simbulan. Dalam menanggapi buruknya kondisi penjara, Duterte mengatakan dia tengah mempertimbangkan pendirian pusat rehabilitasi di kamp-kamp militer negeri itu untuk menampung para pengguna narkoba yang menyerah. (AFP/Dailymail/I-2)