Rakyat Thailand Dukung Konstitusi Militer

PEMILIH Thailand menyetujui konstitusi baru yang disusun komisi bentukan junta militer dalam re­ferendum yang digelar, kemarin. Referendum konstitusi itu diikuti sekitar 55% dari 50 juta pemilih terdaftar.

Komisi pemilihan ‘Negeri Gajah Putih’ itu mengatakan dari 91% suara yang dihitung, 62% menyatakan mendukung dan 38% menolak konstitusi baru. Kepala Komisi Pemilihan Somchai Srisutthiyakorn mengatakan hasil akhir tidak akan berubah banyak.

Junta militer memberangus konstitusi lama ketika mereka berkuasa pada 2014 yang didahului dengan ketidakstabilan politik dan kekerasan sporadis selama berbulan-bulan yang berujung dengan tumbangnya pemerintahan Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra.

Para pendukung konstitusi baru yakin konstitusi akan memulihkan kestabilan di negeri itu. Namun, para pengkritik mengatakan konstitusi baru hanya akan memperkuat cengkeraman militer.

Para pemilih Thailand juga mendukung pernyataan kedua di kertas suara yang menegaskan senat terpilih akan dilibatkan dalam pemilihan perdana menteri. Komisi pemilihan umum mengatakan sebanyak 58% suara yang telah dihitung mendukung ketentuan itu.

Junta militer telah melarang kampanye menolak draf referendum. Puluhan orang yang mengampanyekan penolakan referendum telah ditahan. Komisi pemilihan juga menolak kehadiran pengamat independen.

Pemerintah junta, yang berkuasa pasca­kudeta Mei 2014 dan memerintahkan penulisan ulang konstitusi, mengklaim versi baru konstitusi akan mengantarkan era politik bersih dan demokrasi yang stabil di negara yang tengah didera instabilitas politik dalam beberapa tahun terakhir itu.

“Pemungutan suara hari ini merupakan sesuatu yang penting bagi masa depan negara. Ini ialah tugas Anda dan ini ialah bagian dari demokrasi, sebuah proses yang diakui secara internasional,” kata Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan-ocha sesuai memberikan suara seperti dilaporkan BBC.

Sebanyak 200 ribu polisi diterjunkan untuk menjaga pelaksanaan referendum. Pelaksanaan referendum berjalan lancar dan tidak ada laporan protes.

Perkuat militer
Pihak posisi dan pengkritik menilai konstitusi baru dapat melemahkan demokrasi Thaliand dan melanggengkan kekuasaan junta militer hingga beberapa tahun ke depan. Di samping itu, konstitusi baru dinilai akan semakin menguatkan cengkeraman sistem kuasidemokrasi yang memberikan kekuasaan besar bagi para pejabat yang ditunjuk.

Menurut VOA, rancangan konstitusi yang didukung junta itu hendak menciptakan seorang perdana menteri yang tidak melalui pemilu pada saat kemacetan politik masih mendera negara, serta senat yang anggotanya tidak dipilih rakyat dengan jatah kursi bagi penguasa militer.

Pemerintahan PM Prayuth, mantan jenderal angkatan darat yang memimpin kudeta 2014, menggunakan kekuatan politiknya untuk melarang demonstrasi politik dan kampanye independen ‘melawan’ rancangan konstitusi, dan membuat hampir tidak ada perdebatan tentang hal itu.

Kalangan oposisi mengatakan langkah Pra­yuth itu ialah sebuah upaya untuk memastikan orang-orang mendapatkan sedikit pengetahuan tentang ketentuan konstitusi meskipun para pejabat mengatakan 1 juta eksemplar telah didistribusikan di negara berpenduduk 64 juta jiwa itu.

“Jika orang tidak mengekspresikan pikiran mereka secara bebas atau mengambil bagian dalam kegiatan politik tanpa rasa takut, bagaimana bisa mereka memberikan arti dalam referendum ini?” kata Josef Benedict, Wakil Direktur Amnesty International untuk Asia Tenggara dan Pasifik.

Dalam pemilihan itu, warga hanya diberi pilihan untuk memberi tanda di kolom ‘ya’ atau ‘tidak’ untuk konstitusi dan ketentuan terkait dalam surat suara. (AP/I-2)