Pejabat Filipina Terlibat Narkoba

PRESIDEN Filipina Rodrigo Duterte, kemarin, mengeluarkan daftar yang berisi sekitar 30 nama politikus, pejabat, dan hakim yang memiliki keterkaitan dengan bisnis narkotika. Pemimpin yang telah mengumandangkan perang terhadap kejahatan dan obat-obatan itu mengultimatum mereka untuk menyerahkan diri.

Polisi dan warga bayangan telah membunuh lebih dari 800 tersangka narkoba sejak Duterte resmi memerintah, Mei lalu. Pemimpin yang berjuluk the Punisher itu telah memerintahkan polisi dan warga untuk secara sukarela membunuh pelaku kejahatan narkoba.

“Proses hukum tidak ada hubungannya dengan mulut saya. Tidak ada pengadilan di sini, tidak ada pengacara,” kata Duterte dalam pidato di Kota Davos menjelang fajar sebelum ia mulai meluncurkan nama-nama tersangka.

Seperti dilansir Bangkok Post, para tersangka terdiri atas 7 hakim dan lebih dari 25 anggota atau mantan anggota kongres, wali kota, dan pejabat lokal lain yang ia duga terlibat dalam obat-obatan terlarang.Duterte memerintahkan pengawal keamanan para pejabat itu untuk mundur dan membatalkan izin kepemilikan senjata api mereka. Para pejabat tersebut, kata Duterte, akan dikenai sanksi.

“Jika Anda menunjukkan perlawanan, saya akan perintahkan polisi untuk menembak,” kata mantan Wali Kota Davos itu.

Ia mengatakan militer dan polisi yang menyusun daftar pejabat bermasalah itu tidak didorong motif politik atau hubungan pribadi. Bahkan, ia mengakui di antara para pejabat yang namanya disebut terdapat teman-temannya.

Juru bicara Duterte, Martin Andanar, mengatakan tuntutan pidana akan diajukan terhadap orang-orang yang disebut Duterte. “Presiden menyeru semua orang yang berkepentingan, para bandar obat bius, dan para pengedar untuk keluar dan menyerahkan diri mereka untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh,” katanya.

Misi pembebasan
Di lain hal, pemerintah Filipina mengatakan, Sabtu (6/8), akan mengirim misi pemerintah ke Arab Saudi untuk membantu ribuan warga yang menjadi pengangguran di negara itu setelah terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipicu anjloknya harga minyak dunia.

Pengumuman itu disampaikan Manila di tengah meningkatnya tekanan yang disuarakan sejumlah organisasi migran yang mendesak pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte segera membantu warga negara yang kelaparan dan menganggur di Arab.

Manila memperkirakan terdapat sekitar 9.000 pekerja Filipina yang terkena dampak PHK. Namun, Migrante, kelompok hak-hak buruh yang berbasis di Manila, menaksir jumlah mereka yang terlantar bisa jauh lebih tinggi atau sebanyak 20 ribu orang. Kelompok delegasi pertama pejabat Filipina dijadwalkan terbang ke Riyadh pada Rabu (10/8) untuk memberikan bantuan kemanusiaan, hukum, dan layanan konsuler secara langsung.

Dalam pengumuman itu, ditegaskan target langsung dari misi itu ialah menyalurkan bantuan ke orang-orang yang tidak punya makanan dan membutuhkan perawatan medis.

“Sebuah delegasi tingkat tinggi pejabat senior pemerintah Filipina juga akan dikirim secepatnya untuk bernegosiasi langsung dan membicarakan solusi jangka panjang dengan rekan-rekan di pemerintah Saudi,” kata pernyataan itu. (AFP/AP/I-2)