Yingluck Bantah Bersalah dalam Skema Subsidi Beras

RATUSAN pendukung mantan Perdana Menteri (PM) Thailand Yingluck Shinawatra mendatangi pengadilan tempat mantan orang nomor satu ‘Negeri Gajah Putih’ itu menjalani persidangan untuk kasus dugaan korupsi dalam kebijakan skema subsidi beras yang ia jalankan ketika memerintah.

Di persidangan, adik mantan PM Thaksin Shinawatra itu mengatakan kepada majelis hakim bahwa pemerintah Thailand, baik militer ataupun sipil, telah lama memberikan atau membayarkan subsidi kepada petani.

“Ini bukan sebuah kebijakan yang baru, (subsidi) itu telah digunakan selama 30 tahun,” kata perempuan politikus Partai Pheu Thai itu.

Yingluck dilengserkan lewat kudeta militer berdarah yang dipimpin oleh perdana menteri saat ini yang juga mantan kepala angkatan bersejata, Prayuth Chan-ocha, pada 2014. Ia dinilai lalai dalam skema subsidi beras dan diklaim merugikan negara.

Jika terbukti bersalah, Yingluck berpotensi meringkuk di balik jeruji besi hingga sepuluh tahun. Namun dia mengingatkan bahwa hukuman hanya akan menjadi preseden untuk administrasi sipil di masa depan yang mungkin menunda keputusan kebijakan karena takut penuntutan.

Ratusan pendukung dan simpatisannya tetap berada di luar gedung pengadilan saat ia membeberkan atau memberikan bukti dalam persidangan. Banyak dari mereka mengkritik kebijakan pemerintahan junta.

"Sekarang orang menderita, petani menderita," ujar Mayuree Tohom, seorang wanita 63 tahun kepada AFP. "Dalam dua tahun terakhir keadaan tidak berubah lebih baik. Petani pening dan banyak utang," tegasnya.

Yingluck kembali menegaskan pembelaannya bahwa ia tidak sedikitpun bersalah atau lalai dalam kebijakan subsidi beras yang diklaim oleh sejumlah pihak telah merugikan orang banyak. Ia menyatakan justru miliaran dolar kerugian terjadi setelah dia dilengserkan.

Perdana menteri perempuan pertama Thailand itu memohon kepada pendukungnya untuk memberikan suara dalam referendum kontroversial akhir pekan ini. (AFP/OL-2)