PBB Didesak Beri Sanksi kepada Korut

INGGRIS, Prancis, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan mendesak Dewan Keamanan PBB menegur dan kembali menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada Korea Utara. Desakan itu untuk menyikapi aksi Korut yang menembakkan rudal ke Laut Jepang pada Rabu (3/8) lalu. Wakil Duta Besar Inggris untuk PBB, Peter Wilson mengatakan penembakan rudal Korut tersebut untuk pertama kalinya jatuh di Zona Ekonomi Eksklusif Jepang, yang membentang 200 mil laut (370 kilometer) dari bibir pantai. "Tujuan pertemuan ini ialah untuk memberi perhatian serius pada kejadian tersebut dan juga untuk bersama-sama mengutuknya. Bahkan, sangat-sangat mengutuk hal ini," kata Wilson, sebelum menghadiri pertemuan dewan darurat yang diinisiasi Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, Kamis (4/8).

Para pejabat Korsel dan Jepang mengatakan rudal balistik yang ditembakkan itu menjangkau sekitar 1.000 kilometer (620 mil) dan mendarat di dekat wilayah perairan Jepang. Itu merupakan salah satu jangkauan terpanjang kemampuan rudal yang pernah ditembakan Korut. Wakil Duta Besar Perancis di PBB, Alexis Lamek, menambahkan uji coba penembakan rudal itu bukan saja melanggar resolusi Dewan Keamanan, melainkan juga perjanjian internasional terhadap proliferasi rudal balistik dan mengancam perdamaian dan keamanan internasional. "Ketika hal tersebut mengancam proliferasi, tindakan yang lembut bukanlah pilihan," kata Lamek. "Itu sebabnya kami akan mendorong suatu respons yang kuat, tegas, dan cepat oleh Dewan Keamanan PBB."

Perwakilan Jepang di PBB, Koro Bessho, mengatakan bahwa dirinya ingin menyampaikan apa yang dilakukan Korut jelas-jelas menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional Jepang. Pada kesempatan yang sama, Dewan Keamanan sedang menerima penjelasan tertutup dari Asisten Sekretaris-Jenderal PBB untuk urusan politik, Taye-Brook Zerihoun. Seperti diketahui, dua rudal balistik yang ditembakan pada Rabu (3/8) kemarin itu ialah yang ketiga sejak Amerika Serikat dan Korea Selatan mengumumkan rencana untuk menggelar sistem pertahanan rudal canggih di Korea Selatan.

Peluncuran ini juga dilakukan di tengah-tengah rencana AS dan Korea Selatan menggelar latihan militer bersama pada akhir bulan ini. Selain mendesak menjatuhkan sanksi, PBB juga diharapkan bisa mengidentifikasi individu dan perusahaan yang terlibat dalam program rudal Korut yang bisa dijatuhi sanksi, termasuk larangan visa global hingga pembekuan aset. "Dewan Keamanan PBB harus siap menanggapi dengan langkah-langkah yang signifikan lebih lanjut," seperti tertera dalam surat yang dikirim ke komite sanksi pada 28 Juli lalu. Komite sanksi diminta untuk 'mengambil tindakan yang tepat' dalam menanggapi peluncuran Rudal Pyongyang yang jelas-jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan.

Indonesia prihatin
Selain Amerika Serikat dan Jepang, permintaan ini juga disetujui oleh anggota DK PBB yang lain, yaitu Inggris, Prancis, Malaysia, Selandia Baru, Senegal, Spanyol, Ukraina, dan Uruguay. Sementara Tiongkok dan Rusia, yang menjadi sekutu Korut, tidak mendukung permintaan tersebut. Sejauh ini, Korut setidaknya sudah lima kali dijatuhkan sanksi oleh DK PBB sejak pertama kali meluncurkan perangkat nuklir pada 2006. Sanksi yang masih berlaku sampai hari ini berupa pelarangan ekspor batu bara, besi, dan mineral lainnya dari Korut dan memberlakukan pembatasan lainnya, khususnya di sektor perbankan. Menyikapi meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea ini, pemerintah Indonesia merasa prihatin.

"Indonesia sangat prihatin meningkatnya intensi di semenanjung setelah rudal Korut yang kemarin mendarat di perairan Jepang," ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, Arrmanatha Nasir, pada press briefing di Kemlu, Jakarta, Kamis (4/8). Menurutnya, itu bertentangan dengan perjanjian komprehensif bebas nuklir dan dengan resolusi keamanan PBB. Apalagi, negara-negara ASEAN dan partner memiliki semangat untuk menjaga perdamaian dan keamanan kawasan. Jadi, hal itu juga bertentangan dengan mempertahankan perdamaian di kawasan. "Kita tentunya minta semua negara kawasan tidak terprovokasi dan mengurangi tensi (ketegangan) yang dapat meningkatkan tensi kawasan," tandasnya.
(AFP/I-1)