Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Desk Kerja Sama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan bahwa Sidang Umum ke-44 Tahun General Assembly ASEAN Inter-Parliamentary Union (AIPA) yang diselenggarakan di Jakarta pada Agustus 2023 bertujuan untuk menjaga stabilitas perdamaian di kawasan.
Baca juga: Sekjen ASEAN: Ada Kemauan Politik untuk Percepat Perundingan Tata Perilaku Laut Cina Selatan
AIPA General Assembly Ke-44 yang akan diselenggarakan pada 5-10 Agustus 2023 itu mengusung Tema "Responsive Parliaments for A Stable and Prosperous ASEAN" atau "Parlemen yang Responsif untuk ASEAN yang Stabil dan Sejahtera".
"Pada Agustus nanti Indonesia akan menjadi tuan rumah AIPA ke-44. Tujuan utama AIPA ini secara politik mendorong stabilitas kawasan, bagaimana AIPA ini agar menjaga kawasan ASEAN, yang betul-betul stabil dan tentunya agar terus ke depan terjaga perdamaian-kedamaiannya,” kata Putu saat diskusi Parlemen di Gedung DPR RI Senayan, Jumat (21/7).
Baca juga: Kemitraan ASEAN dan UE Penting bagi Dunia
Awalnya, kata Putu, anggota AIPA hanya 5 negara yang diprakarsai Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina dan Malaysia. Namun saat ini, AIPA sudah memiliki 10 anggota.
“Saat AIPA nanti Timor Leste hanya menjadi observer. Dan Myanmar tidak diundang dalam sidang ini,” jelas Legislator asal Bali ini.
Saat pertemuan awal, Putu menyebut Indonesia mengusulkan resolusi tentang penerapan Five-Point Consensus. Makanya, kata dia, Indonesia menunggu mereka menerapkan konsensus tersebut.
“Kebetulan negara lain tidak ada yang mengobjek atau memprotes, akhirnya draft resolusi emergency item pada saat itu diakui dan menjadi sebuah resolusi atau keputusan dari pada AIPA,” ujar pimpinan BKSAP ini.
Kunci kedua, kata Putu, ASEAN merupakan kawasan yang sangat strategis ke depan dan banyak dilirik oleh kekuatan-kekuatan besar. Jadi, menurut Putu parlemen ASEAN harus responsif untuk bisa mengawal berbagai tantangan kawasan secara mandiri di dalam. Sehingga, ASEAN tidak perlu kekuatan besar lainnya datang untuk mengintervensi permasalahan di kawasan.
Kunci ketiga, kata Putu yaitu kesejahteraan. Otomatis harapannya konsep green ekonomi, bagaimana kawasan ASEAN siap menuju transisi hijau. Mengingat, ASEAN ini masyarakatnya mendapatkan support secara inklusif dalam peningkatan ekonomi. Terpenting, kegiatan ekonominya yang dipikirkan harus sustainable melalui sustainable growth.
“Jangan sampai ada terjadi mungkin satu negara yang punya growth yang tinggi atau ASEAN lainnya, justru jomplang growthnya. Nah, rakyat satu negara di ASEAN itu mungkin tidak mendapatkan benefit dari peningkatan ekonomi, sementara rakyat negara ASEAN lain yang hanya mendapatkan kesejahteraan dari peningkatan ekonomi kawasan," pungkasnya. (Ant/H-3)
Target pemerataan pembangunan menjadikan buffer zone pada daerah kawasan perbatasan sehingga semakin kuat secara ekonomi.
Menlu Retno Marsudi mengatakan perlu kerja keras menjaga stablitas di Timur Tengah, termasuk menyelesaikan masalah Palestina.
"Yang dulu Israel menginvasi Gaza, sekarang ke Libanon. Jadi jelas tindakan Israel ini mengkhawatirkan stabilitas keamanan di Timur Tengah."
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan bahwa ASEAN dan Jepang telah menyepakati sejumlah visi bersama dan rencana implementasi kemitraan ke depan.
"Kita harus selalu mengingat bahwa keamanan rakyat dan stabilitas kawasan menjadi prioritas utama demi mewujudkan kemakmuran bagi ASEAN," kata Kapolri dalam sidang AMMTC.
Ia menyebut, ASEAN awalnya tidak dilirik, tapi sekarang menjadi daya tarik utama dari kekuatan-kekuatan besar di seluruh dunia.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved