Tiongkok Berlakukan Peraturan Tegas

TIONGKOK mengambil sikap tegas dengan memberi sanksi baru bagi mereka yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah yang diklaim di Laut China Selatan.

Peraturan tersebut justru diberlakukan setelah beberapa pekan Pengadilan Arbitrase Internasional (PCA) memenangkan klaim Filipina atas wilayah sengketa di LCS. Pihak Pengadilan Arbitrase menolak semua klaim Tiongkok di Laut China Selatan.

Pengadilan Tinggi Tiongkok menetapkan hukuman bagi kapal-kapal yang beroperasi secara ilegal di wilayah perairan, termasuk wilayah sengketa dan sekitar zona ekonomi eksklusif. Peraturan baru itu berlaku bagi para nelayan Tiongkok dan nelayan asing.

Dengan peraturan baru itu, bagi kapal nelayan yang memasuki wilayah secara ilegal lebih dari satu satu kali atau menolak meninggalkan wilayah tersebut akan dikenai denda dan dijebloskan ke penjara selama setahun.

Sanksi juga diberlakukan kepada mereka yang mencari karang, kerang, dan spesies laut lainnya. Sanksi tegas dinilai sebagai upaya Tiongkok menunjukkan kekuasaannya di wilayah sengketa dengan memfokuskan pada penangkapan pelaku illegal fishing.
Namun, unjuk kekuasaan yang dilakukan ‘Negeri Tirai Bambu’ telah meningkatkan ketegangan di wilayah Laut China Selatan.

Filipina yang memenangi klaim di Pe­ngadilan Arbitrase beraksi. Berdasarkan keputusan pengadilan tersebut, Filipina jauh lebih berhak atas kekayaan sumber alam di Laut China Selatan.

Seakan tidak mempedulikan keputusan Pengadilan Arbitrase, Tiongkok justru mempersilakan pihak-pihak asing yang merasa hak mereka telah dilanggar untuk melakukan klaim di pengadilan Tiongkok.

Pengadilan Arbitrase yang mendapat dukungan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah menolak klaim wilayah Tiongkok di Laut China Selatan terutama Kepulauan Spratly.

Bahkan, kendati mendapat tekanan internasional dan Amerika Serikat (AS), patroli Angkatan Laut Tiongkok sering mengusir kapal-kapal nelayan dari Fili­pina.

Latihan militer

Di tengah situasi yang memanas, Angkatan Laut Tiongkok unjuk gigi dengan menggelar latihan militer sejak Senin (1/8) di Laut China Timur. Latihan militer tersebut semakin meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut, terutama dengan Jepang.

Dalam latihan militer, pasukan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok menembakkan ratusan rudal dan torpedo. Aksi tersebut menggambarkan Tiongkok ingin menjaga kedaulatan wilayahnya dengan kekuatan militer sepenuhnya.

Kementerian Pertahanan Tiongkok mengatakan latihan militer bertujuan untuk meningkatkan intensitas, presisi, stabilitas, dan kecepatan pasukan militer negaranya.

“Sebuah informasi perang berbasis teknologi di laut ialah cepat, keras, dan efisien, yang membutuhkan pergerakan cepat untuk bertempur, persiapan cepat, dan efisiensi serangan yang tinggi,” ujar pihak Kementerian Pertahanan Tiongkok.

Latihan tersebut melibatkan kapal-kapal, kapal selam, pesawat udara, dan pasukan penjaga pantai. Tiongkok digambarkan sedang menampilkan perkembangan dan kekuatan angkatan bersenjatanya yang dalam menghadapi situasi perang sesungguhnya.

Negara adidaya yang terus mengawasi pergerakan militer Tiongkok ialah Amerika Serikat yang dikenal sebagai sekutu Filipina, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Beberapa kali, kapal perang AS berpatroli di wilayah sengketa Laut China Selatan. Pihak Tiongkok memprotes aksi dari Angkatan Laut AS tersebut.

Angkatan Laut Tiongkok memiliki kekuatan seimbang dengan Angkatan Laut AS dari segi jumlah kapal dan teknologi, termasuk penempatan sejumlah kapal canggih antirudal, kapal selam nuklir, dan kapal induk.

Ketika perhatian dunia fokus pada Laut China Selatan yang juga diklaim lima negara lainnya, Tiongkok justru mengintensifkan aktivitas militernya di wilayah sengketa, termasuk Laut China Timur. (AFP/AP/I-3)