Kemenlu Koordinasi dengan Kemendikbud terkait Sekolah Bantuan Gullen

PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di Jakarta akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait adanya permintaan Turki melalui kedutaan besarnya di Jakarta untuk menutup sekolah-sekolah di Indonesia yang dianggap berafiliasi dengan ulama Turki Fethullah Gulen, yang belakangan dituduh oleh pemerintahan Recep Tayyip Erdogan sebagai otak di balik upaya kudeta militer yang gagal pada 15 Juli 2016 lalu.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir menegaskan pertama-tama sikap pemerintah yang tidak ingin mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dalam hal ini Turki. "Itu sikap yang jelas, bahwa Indonesia tidak pernah ikut campur dengan masalah dalam negeri negara lain," kata Arrmanatha dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (29/7).

Ia menambahkan, terkait permintaan penutupan sekolah-sekolah di Indonesia yang diduga berafiliasi dengan Gulen, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemendikbud. "Saat ini, kita sedang koordinasi dengan Kemendikbud terkait daftar sekolah yang disampaikan dan mendapatkan informasi mengenai kerja sama apa saja yang dilakukan dengan Turki," jelas Arrmanatha.

Seperti diberitakan, dalam siaran persnya, Kedubes Turki secara resmi meminta Pemerintah RI melakukan penutupan sekolah-sekolah yang terkait dengan jaringan Organisasi Teroris Fethullah (FETO). FETO merupakan sebutan pemerintah Turki untuk para pengikut Gulen.

Dalam siaran pers tersebut, ada 9 sekolah yang diduga terkait dengan jaringan Gulen, Di antaranya Pribadi Bilingual Boarding School, Depok; Pribadi Bilingual Boarding School, Bandung; Kharisma Bangsa Bilingual School, Tangerang Selatan.

Selain itu, Semesta Bangsa Bilingual Boarding School, Semarang; Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School, Yogyakarta; Sragen Bilingual Boarding School, Sragen; Fatih Boy's Shool, Aceh; Fatih Girl's School, Aceh; dan Banua Bilingual Boarding School, Kalimantan Selatan. (OL-5)