ASEAN kembali Melempem

ASOSIASI Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) berbeda pandangan dalam menyikapi keputusan Penga­dilan Arbitrase Internasional (Permanent Court of Arbritration/PCA) mengenai sengketa Laut China Selatan (LCS) yang menolak klaim Tiongkok atas wilayah itu.

Hal itu tecermin dalam pertemuan menteri luar negeri negara ASEAN di Vientiane, Laos, Minggu lalu, yang gagal mengambil kesimpulan terkait dengan penyelesaian konflik LCS. Padahal, sejumlah negara di blok itu, seperti Filipina, Vietnam, Brunei, dan Malaysia, ialah korban aksi Beijing yang mengklaim sebagian besar kawasan yang kaya sumber daya alam itu.
Pertemuan di Laos tak sedikit pun yang dengan tegas membahas putusan PCA. Bahkan, nama Tiongkok pun sama sekali tidak terdengar di dalam ruangan pertemuan.

Sebaliknya, dalam komunike bersama yang dikeluarkan setelah pembicaraan mereka, para menteri luar negeri ASEAN hanya mengulang-ulang komentar dengan menyatakan mereka ‘sangat prihatin dengan perkembangan terakahir’ di LCS dan menyerukan para pihak untuk ‘menahan diri’.

“Kami menegaskan pentingnya menjaga dan mempromosikan perdamaian, keamanan, stabilitas, keamanan, dan kebebasan navigasi dan penerbangan di atas Laut Cina Selatan,” kata pernyataan bersama itu.

Pernyataan seperti itu sebelumnya telah dikeluarkan, terutama setelah Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-Amerika Serikat, di California, Februari lalu, dan telah mencuatkan kritik bahwa ASEAN telah menjadi organisasi ompong.

Menteri Luar Negeri Tiong­kok, Wang Yi, mengatakan sekitar 80% waktu dari pertemuan itu dihabiskan untuk membahas masalah hubungan ASEAN-Tiongkok dan hanya 20% terkait LCS. “Baik Tiongkok dan ASEAN percaya bahwa suhu harus diturunkan,” ujarnya.

Pertemuan di Laos menjadi momen pertama kalinya para pemain kunci, termasuk Menteri Luar Negeri AS John Kerry dan Wang Yi, bertemu sejak PCA menolak klaim Beijing.

Sekutu Tiongkok
Tiongkok mampu mendorong sikap atau kepentingan mereka di ASEAN dengan bantuan Kamboja dan Laos, dua karib dekat Beijing. Prinsip panduan ASEAN menekankan semua pernyataan dikeluarkan dengan konsensus dan veto oleh Kamboja untuk mencegah ‘Negeri Panda’ menjadi sasaran.

Kantor berita pemerintah, Xinhua, terang-terangan menyebutkan Wang sangat mengapresiasi usaha dan langkah Kamboja dalam isu Laut China Selatan.

Para analis memandang ketidaksolidan yang mencuat dalam pertemuan di Laos semakin menambah ketidakberdayaan ASEAN dalam menghadapi kekuatan Tiongkok.

Boleh dibi­lang Tiongkok berhasil men­cetak kemenangan diplomatik dengan membuat ASEAN tak bertaring dalam menyikapi kasus ini. Padahal, panel PCA telah membuat putusan mengikat, Selasa (12/7) lalu, yang menolak klaim ‘Negeri Tirai Bambu’ itu atas hak-hak ekonomi di sebagian besar wilayah Laut China Selatan. Beijing dengan jemawa menolak menaati putusan yang mereka sebut palsu dan tidak berdasar itu.

“Ketidakberanian untuk menyebutkan putusan hukum sekali lagi menunjukkan ketidakmampuan ASEAN sebagai sebuah front persatuan. Sebaliknya, ini merupakan kelihaian Tiongkok dalam menggunakan Kamboja sebagai proxy untuk memajukan kepentingan mereka,” kata Ian Ward, analis senior dari lembaga think-tank Singapura, Institute of Southeast Asian Studies. (AFP/AP/I-1)