Dekret di Turki Menuai Kecaman

DEKRET yang dikeluarkan pemerintah Turki terkait pemberlakuan keadaan darurat di negara itu mengundang kecaman pegiat hak asasi manusia internasional. “Keputusan memperpanjang masa penahanan jadi 30 hari amat tidak tepat,” kata Andrew Gardner, peneliti masalah Turki untuk Amnesti Internasional.

“Masa penahanan ini terlalu panjang dan berdasarkan laporan yang kami terima, masa penahanan ini membuka peluang adanya penyiksaan dan mengabaikan hak tersangka mendapatkan pengadilan yang fair,” imbuhnya.

Seperti diwartakan, Sabtu (23/7) lalu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengeluarkan dekret yang isinya antara lain perpanjangan masa penahanan untuk para tersangka pelaku kudeta. Dekret tersebut juga mengatur penutupan sejumlah institusi yang terkait dengan Fethullah Gulen, se­orang ulama yang dituding mendalangi kudeta militer yang gagal pekan lalu.

Menurut kantor kepresidenan Turki, berdasarkan dekret itu 1.043 sekolah swasta, 1.229 yayasan dan asosiasi, 36 institusi medis, 19 serikat, dan 15 universitas akan ditutup. Pemerintah juga menyita aset institusi tersebut.

Dekret presiden ini merupakan yang pertama sejak situasi darurat diterapkan di Turki untuk tiga bulan ke depan. Dekret itu juga menyatakan memperpanjang masa penahanan dari 4 hari menjadi 30 hari tanpa harus menjatuhkan dakwaan.

Pembantu Gulen
Menurut Gardner, terbitnya dekret ini menyiratkan bahwa pemerintah Turki masih akan menggelar lebih banyak penangkapan. Kekhawatiran itu bukan isapan jempol. Kemarin, mereka bahkan menangkap salah seorang pembantu senior Gulen Hails Hanci di kawasan Laut Hitam di Provinsi Trabzon. Hanci dianggap merupakan tangan kanan Gulen. Dia dituduh membantu pendanaan bagi ulama karismatik yang sedang mengasingkan diri di Amerika Serikat tersebut.

Pemerintah Turki menyatakan Hanci tam­paknya memasuki negara itu dua hari sebelum kudeta berdarah tersebut. Selain Hanci, pemerintah setempat dikabarkan juga menahan anak tiri Akin Ozturk, mantan kepala angkatan udara yang telah ditangkap lebih dulu. “Letnan Hakan Karakus, demikian nama anak tiri sang jenderal, ditangkap di Ankara,” demikian dinyatakan kantor berita Anadolu.

Sebelumnya, rezim Erdogan juga diwarta­kan telah menciduk keponakan Gulen, Mu­hammat Sait Gullen. Media setempat mengabarkan Muhammat ditangkap di Kota Erzurum, wilayah timur Turki dan akan dibawa ke ibu kota Ankara.

Sejak kudeta militer gagal menggulingkan pemerintahan yang sah, puluhan ribu tentara, hakim, jaksa, akademisi dan pegawai negeri yang diduga terkait dengan Gulen ditahan atau dipecat dari pekerjaan mereka. Berdasarkan dekret yang baru dikeluarkan, mereka yang dipecat tak diizinkan lagi bekerja di institusi pelayan publik dan perusahaan keamanan swasta. Mereka ju­ga kehilangan izin pemilikan senjata, izin terbang, dan harus mengosongkan rumah dinas mereka dalam 15 hari.

Terkait dipecatnya ribuan guru, pemerintah Turki berencana mengerahkan sekitar 20 ribu guru baru. Menurut Menteri Pendi­dik­an Ismet Yilmaz, para guru baru tersebut bakal menggantikan pengajar yang terlibat kudeta atau mereka yang terkait dengan institusi milik Gulen.

Mereka nantinya akan ditempatkan di sekolah umum dan pemerin­tah. Me­nge­nai sejumlah pasien yang dirawat di ru­mah sakit swasta yang ditutup, men­teri kesehatan setempat mengatakan mereka akan dipindahkan ke rumah sakit atau institusi kesehatan milik pemerintah. (AFP/AP/I-1)

indah@mediaindonesia.com