Pers di Turki kian Terkekang

PEMBERSIHAN yang dilakukan pemerintah Turki terhadap mereka yang diduga terkait dengan percobaan kudeta, Jumat (15/7) lalu, mengundang kekhawatiran sejumlah pihak. Selain menangkap sejumlah tentara dan hakim, rezim berkuasa juga menyasar kaum intelektual dan jurnalis yang dianggap menentang mereka. Menurut Lembaga pemantau hak asasi manusia Amnesty International, pemerintah Turki sejauh ini telah memblokir 20 situs berita pascakudeta akhir pekan lalu. Selain itu, rezim berkuasa telah memberangus sekitar 25 media, termasuk radio dan televisi. Pemerintah Turki juga telah merampas/membatalkan kartu pers milik 34 wartawan. Sejauh ini, baru seorang jurnalis perempuan yang ditangkap lantaran memberitakan kudeta tersebut.

Menurut Komisi Perlindungan Jurnalis (CJP), sekelompok anak muda, kemarin, menyerang kantor harian Gazetem Istanbul. Namun, tak ada yang cedera dalam insiden itu karena kantor dalam keadaan kosong dan hanya dijaga beberapa satpam. Amnesty International menyatakan tindakan rezim Recep Tayyip Erdogan bakal semakin mengekang pers, pekerja media, dan mereka yang kritis terhadap pemerintah. "Kami mengamati pembersihan yang tidak proposional di Turki saat ini. Kami paham dan menyadari bahwa pemerintah harus menghukum siapa pun yang bertanggung jawab terhadap percobaan kudeta itu, tapi mereka juga harus menghormati hukum dan kebebasan berekspresi," ujar Andrew Gardner, peneliti Amnesty International di Turki dalam pernyataan di situs lembaga tersebut, Kamis (21/7).

Menurut Gardner, rakyat Turki masih terguncang dan kaget dengan peristiwa yang terjadi akhir pekan lalu . "Oleh karena itu, di sini pentingnya kebebasan pers. Semua informasi yang disembunyikan harus diungkap, jangan ditahan." Sebelumnya, Perdana Menteri Turki, Binari Yildirim, mengancam bakal menindak siapa pun yang menentang pemerintah. "Kami akan menciduk semua pendukung Gulen hingga ke akar-akarnya." Gulen yang dimaksud ialah Fethullah Gulen, ulama karismatik yang dituduh Erdogan sebagai dalang kudeta.

Kalangan Kampus
Pada Selasa (19/7), pemerintah menskors 15.200 tenaga pendidikan negeri dan menuntut pengunduran diri hampir 1.600 dekan dari universitas swasta dan negeri yang dicurigai berhubungan dengan Gulen. "Lisensi 21 ribu orang yang bekerja di bidang pendidikan swasta akan dihapus dan mereka dilarang mengajar di masa depan," kata surat kabar Hurriyet.

Dewan Pendidikan Tinggi Turki juga melarang akademisi melakukan perjalanan kerja di luar negeri dan mendesak mereka yang berada di mancanegara untuk segera kembali ke tanah air. Buntut dari kudeta yang gagal itu, sebanyak 7.500 orang ditahan, termasuk ratusan jenderal yang dituding sebagai aktor intelektual. Terkait dengan hal itu, Ketua Hak Asasi Manusia PBB Zeid Ra'ad Al Hussein menyerukan pengadilan yang adil untuk para tertuduh Se;)dang. (AFP/AP/I-3)