Malaysia Cabut Izin Terbit The Edge

OTORITAS Malaysia, kemarin, menangguhkan penerbitan sebuah media bisnis harian, The Edge Media Group, karena gencar menerbitkan laporan tentang skandal keuangan yang mengguncang pemerintah. Langkah penangguhan izin terbit tersebut dikritik institusi koran dan media massa sebagai pelanggaran berat terhadap kebebasan pers.

Dalam surat pemberitahuan tertanggal Kamis (23/7), Kementerian Dalam Negeri Malaysia menyetop izin penerbitan The Edge Media Group selama tiga bulan. Pemberitahuan itu menyebut laporan tentang skandal korupsi yang melibatkan perusahaan milik negara 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) mengancam 'ketertiban umum'.

Dalam pernyataannya, Kementerian Dalam Negeri menilai laporan The Edge tentang 1MDB mungkin merugikan atau berpotensi merugikan ketertiban umum dan kepentingan nasional. Selama tahun lalu, The Edge telah menerbitkan serangkaian laporan atau paparan tentang dugaan penggelapan dana, yakni penyalahgunaan dana di lingkup 1MDB yang berhubungan erat dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak.

"Ini tidak lebih dari sebuah langkah untuk membungkam kita," ungkap CEO of The Edge Media Group, Ho Kay Tat, dalam sebuah pernyataan. Lembaga Centre for Independent Journalism yang berbasis di Malaysia menyebut penangguhan penerbitan tersebut sebagai kebijakan tangan besi dan pelanggaran kebebasan berekspresi sekaligus pelanggaran kebebasan media pada khususnya.

Awal pekan ini pemerintah Malaysia juga memblokir situs yang berbasis di Inggris, Sarawak Report, yang juga telah menerbitkan laporan secara ekstensif soal skandal korupsi yang melibatkan PM Najib dan 1MDB. Najib sendiri diduga menerima uang suap hingga seratusan juta dolar.

Bulan ini, The Wall Street Journal (WSJ) juga menurunkan laporan dengan mengutip penyidik pemerintah Malaysia, tentang adanya aliran uang US$700 juta dari instansi pemerintah, bank, dan perusahaan terkait dengan 1MDB yang masuk ke beberapa rekening pribadi PM Najib. Dalam berbagai kesempatan PM Najib berkukuh tidak terlibat penyuapan.

Tim kuasa hukum pemimpin 'negeri jiran' tersebut bahkan tengah menyiapkan langkah untuk menuntut WSJ secara hukum. PM Najib menilai laporan WSJ sebagai 'sabotase politik'. Adapun 1MDB menampik telah mentransfer dana kepada sang perdana menteri