PM Prancis Didesak Mundur

RAKYAT Prancis menunjukkan kemarahan atas serangan teror beruntun yang melanda negeri itu. Mereka mencerca dan mendesak Perdana Menteri (PM) Manuel Valls mundur saat peringatan mengenang korban yang tewas dalam serangan teror di Nice, Jumat (14/7) yang menewaskan 84 orang dan melukai 300 lainnya.

Teriakan "Pembunuh!" dan "Mundur!" dari lautan massa yang membanjiri jalan Promenade des Anglais, Senin (18/7). Jalan di tepi pantai di Nice yang menjadi lokasi serangan truk oleh tersangka Mohamed Lahouaiej-Bouhlel. Emosi rakyat Prancis telah bergolak sejak warga Prancis keturunan Tunisia itu menabrakkan truk berbobot 19 ton pada kerumunan massa yang menghadiri Bastille Day, peringatan hari kemerdekaan negeri itu.

Serangan kali ini terjadi delapan bulan sejak serangan oleh kelompok IS di seluruh Prancis yang menewaskan 130 orang. Serangan kali ini juga terjadi 18 bulan setelah serangan teror terhadpa mingguan Charlie Hebdo dan sebuah supermarket Yahudi yang menewaskan 17 orang.

Serangan teror tersebut juga memicu pertikaian di kalangan politisi. Partai-partai oposisi menuduh pemerintahan yang dipimpin Partai Sosialis tidak bertindak dengan semestinya untuk menghentikan para pelaku teror.

Mantan presiden dan pemimpin oposisi utama Nicolas Sarkozy mengatakan Minggu (17/7) bahwa semua hal yang semestinya telah dilakukan dalam 18 bulan terakhir tidak dilakukan. "Kita tengah berperang. Saya akan menggunakan kata yang keras: kita atau mereka," ujarnya.

Para penyelidik Prancis sejauh ini belum menemukan keterkaitan antara pelaku serangan dengan kelompok Islamic State (IS). Kelompok asal Irak tersebut telah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut, kata Menteri Dalam Negeri Prancis Bernard Cazeneuve.

Ia menegaskan pemerintah telah berupaya maksimal untuk menghentikan serangan-serangan teror. Dia juga menyerukan sikap bermartabat dan kebenaran dari para politisi dari kubu oposisi yang mengritik sengit pemerintah.

Dia juga mengecam kritikan-kritikan itu sebagai tindakan memalukan. "Beberapa anggota kelas politik tidak menghormati masa berkabung," ujar Cazeneuve. (AFP/AP/OL-2)