Abu Sayyaf Minta Tebusan Lagi

SEPERTI sudah diduga, kelompok Abu Sayyaf meminta tebusan uang kepada perusahaan tempat tiga WNI yang disandera sejak Sabtu (9/7).

Hal itu dikemukakan juru bicara Kemenlu RI Arr­manatha Nasir di Jakarta, kemarin. ''Berdasarkan komunikasi anggota Abu Sayyaf dengan pihak perusahaan, kelompok bersenjata itu menginginkan tebusan dari perusahaan. Saya tidak ingat berapa,'' kata Arrmanatha.

Kendati demikian, perusahaan belum memberi keputusan. Pemerintah melalui Kemenlu sebelumnya menegaskan tidak memilih jalan pembayaran dalam upaya pembebasan WNI.

Tiga WNI yang merupakan awak kapal tunda milik perusahaan Malaysia diculik sekelompok orang bersenjata di perairan Lahad Datu, Sabah, Malaysia, Sabtu (9/7).

Sementara itu, militer Filipina terus melancarkan gempuran ke kantong-kantong Abu Sayyaf. Kemarin, tiga tentara tewas ditembak anggota Abu Sayyaf ketika membeli makanan di Desa Manilop, Provinsi Sulu. Manilop merupakan Daerah Otonomi Islam di Mindanao.

Arrmanatha mengakui upaya pembebasan sandera tidak mudah. Tidak mudah pula untuk percaya pihak yang mengurus komunikasi dengan Abu Sayyaf di Fi lipina Selatan.
Terlebih posisi sandera berpindah-pindah sehingga menyulitkan pembebasan. ''Kami masih mencari pihak yang paling bisa dipegang kata-katanya. Beberapa orang bilang sandera dalam keadaan baik. Ada yang bilang mereka berpindah-pindah. Tetapi kami terus berupaya tanpa menggunakan kekerasan.''

Di sisi lain, Panglima Komando Strategis TNI-AD Letjen Edy Rahmayadi berharap pemerintah segera memerintahkan militer untuk melakukan operasi pembebasan tiga WNI.

''Kami masih menunggu kabar dari Filipina boleh tidak pasukan Kostrad masuk. Kalau pasukan bisa masuk, kami kasih waktu tiga minggu operasi selesai,'' ujar Edy kepada wartawan di Markas Divisi Infanteri-1 Kostrad, Cilodong, kemarin.

Edy menegaskan, pada prinsipnya, Kostrad diposisikan sebagai pelaksana operasi dan bergerak apabila sudah menerima instruksi. Kostrad pun tidak perlu melakukan diplomasi dengan militer negara tetangga.

''Kostrad tidak ada diplomasi. Yang diplomasi ialah pemerintah dalam hal ini Menteri Luar Negeri dan sekarang dilakukan Menteri Pertahanan dan Menko Polhukam,'' ungkap Edy.

Edy menambahkan, berulangnya aksi penyanderaan terhadap WNI tidak bisa ditoleransi. Akan tetapi, kondisi demikian tidak lantas menjadi alasan untuk menyerbu ke Filipina. TNI tetap berpegang pada aturan dan menunggu perintah negara.

''Kalau (Filipina) tidak bisa menyelesaikan, kami harus menjaga muruah bangsa ini. Bangsa ini punya adat dan tidak boleh dikecilkan oleh negara mana pun. Salah satunya ialah Kostrad siap melindungi segenap rakyat Indonesia,'' tandas Edy. (Aya/Gol/UPI.com/X-4)