Filipina akan Berunding dengan Tiongkok

PRESIDEN Filipina Rodrigo Duterte akan mengutus mantan Presiden Fidel Ramos ke Tiongkok untuk memulai pembicaraan terkait dengan putusan Pengadilan Arbitrase Permanen (The Permanent Court of Arbitration/PCA).

Sebelumnya di 2013, Filipina mengajukan tuntutan terhadap klaim Tiongkok dalam sembilan garis putus di Laut China Selatan. Pada Selasa (12/7), pengadilan arbitrase telah memutuskan bahwa tidak ada dasar hukum resmi atas klaim Tiongkok tersebut.

Menurut pengacara pemerintah Filipina, Jose Calida, tidak akan ada kelonggaran untuk Tiongkok. ''Kami menghargai putusan pengadilan dan Filipina tidak akan menyia-nyiakan putusan yang telah diberikan kepada kami,'' kata Calida.

Menurutnya, Filipina akan menggunakan cara diplomasi. Langkah itu dinilai akan manjur untuk menyelesaikan masalah tersebut. ''Kami akan sabar dan berharap Tiongkok akan menunjukkan perilaku yang sama.''

Sementara itu, Ramos yang menjabat Presiden Filipina periode 1992-1998 juga mendukung hubungan baik dengan Tiongkok. Meskipun hingga saat ini Ramos belum menerima misi tersebut, dia optimistis langkah diplomasi menjadi cara terbaik.

Sebaliknya, tokoh senior asosiasi Mahkamah Agung Filipina Antonio Carpio mengingatkan pemerintah, bahwa melakukan pengembangan bersama dengan Tiongkok dan negara lainnya di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina akan menjadi tindakan ilegal yang melawan hukum.

Di lain pihak, Tiongkok mengaku mendapat dukungan dari Laos terkait dengan putusan arbitrase yang tidak menguntungkan ‘Negara Tirai Bambu’ tersebut. Seperti yang dilansir kantor berita Xinhua, Perdana Menteri Laos, Thongloun Sisoulith, mengatakan negara itu mendukung posisi Tiongkok dan bersedia be­kerja sama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.

Sejumlah media, kemarin, melaporkan rencana Tiongkok membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Laut China Selatan. ''Pembangunan ini akan digunakan untuk mendukung kontrol Tiongkok di Laut China Selatan,'' tulis laman pemerintah Tiongkok, Global Times, yang mengutip halaman sosial media dari Perusahaan Nuklir Nasional Tiongkok.

Dalam beberapa bulan terakhir, Tiongkok telah membangun bebe­rapa pulau buatan dan membentuk fasilitas militer dan sipil di sana. Sebelumnya, Tiongkok melayangkan protes resmi setelah Australia mengumumkan akan terus menggunakan hak mereka untuk kebebasan berlayar dan terbang di atas Laut China Selatan. (AFP/Ant/Ihs/T-2)