Putin-Kerry Bahas Kerja Sama Militer Gempur IS

PRESIDEN Rusia Vladimir Putin, Jumat (15/7), bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry untuk membahas kerja sama militer dan intelijen dalam melawan kelompok ekstremis Islamic State (IS). Bertempat di Kremlin, Rusia, keduanya berdialog hingga pukul 1.00 dini hari Jumat waktu setempat.

Pada kesempatan itu, Kerry menyampaikan tuduhan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata terbatas oleh pemerintah Suriah. Padahal, Moskow merupakan kubu propemerintah Suriah. Namun, kali ini keduanya berkomitmen untuk memperbesar tekanan terhadap kelompok ekstremis seperti IS dan Nusra Front, organisasi sayap Al Qaeda di Suriah.

"(Kerry) menekankan bahwa jika tidak ada langkah konkret dalam jangka pendek, maka upaya diplomatik tidak bisa terus dilakukan," menurut Kemenlu AS dalam pernyataan tertulis.

Sehari sebelum pertemuan keduanya, harian Washington Post merilis bocoran dokumen yang berisi rencana Kerry untuk mengusulkan kerja sama pembagian informasi intelijen untuk mengidentifikasi target pemimpin, tempat pelatihan, garis suplai, dan kantor pusat Nusra Front.

Washington Post juga menulis bahwa serangan terhadap target-target itu bisa dilakukan oleh AS maupun Rusia dengan koordinasi yang diperluas.

Usulan kerja sama dalam dokumen itu merupakan perubahan politik luar negeri AS yang selama ini merupakan rival Rusia. Kedua negara mendukung faksi yang berbeda dalam perang di Suriah. Kerry sendiri menolak berkomentar mengenai dokumen tersebut saat ditanya wartawan sebelum berangkat ke Moskow.

Dalam rencana yang bocor ke media, AS dan Rusia akan membentuk kantor pusat terpisah dan satu kantor bersama untuk koordinasi yang menjadi tempat bagi para pejabat senior, pakar, dan personel intelijen kedua negara berkoordinasi merencanakan serangan. Kantor bersama itu lah yang akan memutuskan tanggal serangan dengan sasaran Nusra Front.

Juru bicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov, menolak berkomentar terkait hal ini sampai pejabat Rusia mendengar langsung dari Kerry. Sejumlah pejabat di AS menyebut kunjungan Kerry sebagai ujian bagi niat Moskow menggunakan pengaruhnya terhadap pemerintah Suriah untuk mengakhiri perang saudara secara damai.

Usulan itu juga memberi kewenangan bagi Rusia menggunakan kekuatan udaranya untuk melindungi pasukan pemerintah dari serangan Nusra Front di wilayah tertentu dengan persetujuan dari AS. Seorang sumber dari pemerintahan AS mengatakan bahwa mereka tidak berharap banyak meski upaya itu tetap harus dilakukan.

"Jika upaya ini tidak kami lakukan, maka semuanya akan hancur. Gencatan senjata terbatas akan berakhir dan hal itu tidak baik bagi Rusia, Amerika Serikat, seluruh dunia, dan paling penting rakyat Suriah," kata sumber tersebut. (Ant/OL-5)