Korea Janjikan Kompensasi Korban Kerja Paksa Perang Jepang

KOREA Selatan mengumumkan rencana pemberian kompensasi kepada para korban kerja paksa masa perang Jepang pada Senin (6/3). Hal itu bertujuan untuk mengakhiri "lingkaran setan" dalam hubungan kekuatan Asia dan meningkatkan hubungan untuk melawan Korea Utara yang bersenjata nuklir.

Dilansir dari AFP, Jepang dan Amerika Serikat segera menyambut baik pengumuman tersebut, tetapi para korban mengkritik proposal tersebut karena jauh dari permintaan mereka yang menginginkan permintaan maaf penuh dari Tokyo dan kompensasi langsung dari perusahaan Jepang yang terlibat.

Seoul dan Tokyo telah meningkatkan kerja sama keamanan dalam menghadapi meningkatnya ancaman dari rezim Kim Jong Un, tetapi hubungan bilateral telah lama tegang karena pemerintahan kolonial Tokyo yang brutal di semenanjung Korea tahun 1910-1945.

Sekitar 780.000 warga Korea diwajibkan kerja paksa oleh Jepang selama 35 tahun pendudukan, menurut data dari Seoul, tidak termasuk wanita yang dipaksa menjadi budak seksual oleh tentara Jepang.

Rencana Seoul adalah mengambil uang dari perusahaan besar Korea Selatan yang mendapat keuntungan dari kesepakatan reparasi tahun 1965 dengan Tokyo dan menggunakannya untuk memberikan kompensasi kepada para korban, kata Menteri Luar Negeri Park Jin.

Harapannya adalah bahwa Jepang akan "menanggapi secara positif keputusan besar kami hari ini dengan kontribusi sukarela perusahaan Jepang dan permintaan maaf yang komprehensif," kata Park Jin.

"Saya percaya bahwa lingkaran setan harus diputus demi kepentingan rakyat di tingkat nasional," tambah Park.

Tokyo menegaskan perjanjian tahun 1965 - yang membuat kedua negara memulihkan hubungan diplomatik dengan paket reparasi sekitar U$800 juta dalam bentuk hibah dan pinjaman murah - menyelesaikan semua klaim antara keduanya yang berkaitan dengan masa kolonial.

Tetapi Menteri Luar Negeri Tokyo Yoshimasa Hayashi menyambut baik rencana baru itu, mengatakan kepada wartawan bahwa itu akan membantu memulihkan hubungan yang "sehat" setelah bertahun-tahun mengalami ketegangan.

Media Jepang telah melaporkan bahwa Yoon akan segera mengunjungi Tokyo, bahkan mungkin untuk pertandingan bisbol Jepang-Korea Selatan minggu ini.

Baca juga : AS-korea-selatan-dan-jepang-bertemu-untuk-bahas-soal-korea-utara

Babak baru

Washington memuji apa yang disebutnya sebagai "babak baru yang inovatif dari kerja sama dan kemitraan antara dua sekutu terdekat Amerika Serikat," menurut pernyataan dari Gedung Putih.

Tetapi para analis mengatakan pentingnya pengumuman itu "sebagian besar akan diukur oleh apa yang dilakukan Jepang selanjutnya," kata Benjamin A. Engel, profesor riset di Institut Urusan Internasional di Universitas Nasional Seoul, kepada AFP.

Paling tidak, sergahnya, semacam permintaan maaf dari Tokyo dan sumbangan dari dua perusahaan Jepang yang telah diputuskan bertanggung jawab oleh Mahkamah Agung Korea akan membantu memastikan publik Korea Selatan menerima kesepakatan itu.

"Tanpa langkah-langkah dari pihak Jepang ini, pengumuman oleh pemerintah Korea tidak akan berarti banyak," katanya.

Langkah untuk menyelesaikan masalah kerja paksa menyusul perselisihan bertahun-tahun atas budak seks Perang Dunia II, yang telah merusak hubungan Jepang-Korea Selatan.

Seoul dan Tokyo mencapai kesepakatan pada tahun 2015 yang ditujukan untuk "akhirnya dan tidak dapat diubah" menyelesaikan masalah itu, dengan permintaan maaf Jepang dan pembentukan dana 1 miliar yen untuk para penyintas.

Tetapi Korea Selatan kemudian mundur dari kesepakatan itu dan secara efektif membatalkannya, dengan alasan kurangnya persetujuan para korban.

Langkah tersebut menyebabkan perselisihan diplomatik pahit yang menyebar hingga memengaruhi hubungan perdagangan dan keamanan.

Menteri Luar Negeri Seoul Park mengatakan rencana itu mendapat dukungan dari banyak keluarga korban, menambahkan Seoul akan "melihat mereka satu per satu dan berkonsultasi dengan mereka dan mencari memahami dengan tulus”.

Namun, rencana tersebut telah menuai protes keras dari kelompok korban, yang telah memenangkan kasus terkait masalah ini pada 2018, ketika Mahkamah Agung Seoul memerintahkan beberapa perusahaan Jepang untuk membayar kompensasi.

"Seolah-olah ikatan para korban kerja paksa dibubarkan melalui uang perusahaan Korea Selatan," kata Lim Jae-sung, seorang pengacara untuk beberapa korban, dalam sebuah posting Facebook pada hari Minggu (5/3).

"Ini adalah kemenangan mutlak bagi Jepang, yang bahkan tidak dapat menyisihkan satu yen pun untuk masalah kerja paksa. (Z-4)