Yunani Dinyatakan Bebas Gagal Bayar

YUNANI dinyatakan bebas dari status gagal bayar (default) oleh Dana Moneter Internasional (IMF) setelah berhasil membayar utang sebesar 2 miliar euro kepada kreditur. Hal itu dikonfirmasi Bank Sentral Eropa pada Senin (20/7).

"Bank Sentral Eropa mengonfirmasi (utang) sudah dibayar," kata juru bicara Bank Sentral Eropa.

Sumber dari Kementerian Keuangan Yunani pun membenarkan bahwa pemerintah telah membayar utang kepada IMF dan Bank Sentral Eropa setelah Uni Eropa memberikan dana bantuan sebesar 7,16 miliar euro.

Suntikan dana talangan membuat pajak pertambahan nilai (PPN) terpaksa dinaikkan 10% dari 13% menjadi 23% sebagai bentuk paket reformasi keuangan.

Besaran penaikan pajak tersebut berlaku untuk barang dan jasa. Sementara itu, pajak obat-obatan, buku, dan surat kabar turun menjadi 6% dari 6,5%.

Terkait dengan hal itu, Wakil Menteri Keuangan Tryphon Alexiadis berjanji 'tidak satu euro pun dari kenaikan pajak keluar dari kas negara'.

Untuk menghindari kasus penggelapan pajak yang marak terjadi, Alexiadis akan melakukan inspeksi.

Bersamaan dengan penaikan pajak itu, pemerintah Yunani akan memperbaiki sistem pensiun sebagai salah satu bentuk reformasi dan merilis privatisasi.

Khawatir
Kekhawatiran pun muncul dari kelompok yang kontra dengan privatisasi. Beberapa di antara mereka khawatir aset negara berpotensi dijual dan memungkinkan properti milik negara dikembangkan swasta demi mengurangi beban utang sebesar 320 miliar euro.

Sementara itu, kelompok yang setuju dengan privatisasi mengatakan hal itu dapat mendorong investasi dan perkembangan ekonomi seperti di Inggris pada 1980.

"Ini merupakan ujian bagi pemerintah untuk meliberalisasi perekonomian dan bergerak maju dengan reformasi propasar," kata Direktur perusahaan konsultan Eurasia Group Mujtaba Rahman.

Kemarin, pemerintah Yunani kembali memberikan rancangan dana talangan kepada parlemen yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh jika dana talangan internasional diterima.

Rancangan kedua tersebut meliputi pedoman dari Uni Eropa, yang diadopsi setelah krisis keuangan di Siprus pada 2013.

Dalam menanggapi langkah itu, pegawai negeri sipil yang tergabung dalam ADEDY akan kembali menggelar aksi demonstrasi pada Rabu (22/7) malam selama debat parlemen berlangsung.

Para pakar memprediksi tim koalisi pemerintah Alexis Tsipras terpaksa melangsungkan pemilihan umum jika protes di dalam Syriza berlanjut. Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras merombak susunan kabinet pada Jumat (17/7) lalu.

Namun, juru bicara pemerintah Olga Gerovassili menyatakan pemilihan belum dibutuhkan saat ini. "Pemerintah belum berencana untuk merombak."

Pada bagian lain, akibat baru beroperasinya bank Senin (20/7), pegawai bank kebanjiran nasabah. Beberapa di antara nasabah mengaku frustrasi karena berlanjutnya restriksi jasa keuangan.

"Saya datang hari ini untuk mengambil uang pensiun. Namun, saya hanya bisa mengambil dalam jumlah sedikit," keluh Spyros Papasotiriou, pensiunan.(AFP/AP/I-2)