Filipina Mesti Jamin Keamanan WNI

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri akan meninjau kembali izin ekspor batu bara ke Filipina. Pemerintah ingin warga negara Indonesia (WNI) mendapat jaminan keselamatan dan keamanan selama berlayar di perairan Filipina Selatan.

“Policy pemerintah ialah sampai pemerintah Filipina bisa menjamin keselamatan dan keamanan, kita akan evaluasi izin ekspor. Yang jelas policy yang diputuskan akan diikuti,” kata Menteri ESDM, Sudirman Said, saat ditemui di kantornya di Jakarta, kemarin.

Menurut Sudirman, pemerintah Filipina tidak mungkin membiarkan pasokan batu bara mereka terganggu, dan akan segera mencari jalan keluar agar pasokan batu bara ke negeri mereka tetap aman. “Kalau pasokan mau lancar, minta keselamatan WNI dijaga,” tambahnya.

Di tempat terpisah, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan sudah mendapat banyak masukan yang akan dibawanya ke pertemuan dengan pemerintah Filipina dan juga Malaysia terkait dengan kerja sama perbatasan di antara ketiga negara.

“Pemerintah ingin memasti­kan Indonesia memperoleh keamanan dan di sisi lain Fili-pina juga mendapatkan impor batu bara dari Indonesia,” ujar Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Sebagai informasi, lanjutnya, sudah dilakukan pertemuan dengan asosiasi pemilik kapal dan pertemuan dengan pengekspor batu bara Indonesia untuk membahas masalah keamanan, ekspor batu bara, dan sebagainya.

“Sebanyak 34% kebutuhan listrik Filipina dari batu bara, dan 96% batu bara itu diimpor dari Indonesia. Nah, yang diperlukan bagaimana kita dapatkan pengamanan karena kita juga tidak mau eks-por kita lakukan, tapi berisiko nyawa,” pungkas Retno.

Di sisi lain, Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) meminta kebijakan pelarangan ekspor mempertimbangkan aspek lain. Menurut Deputi Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia, Filipina tentu akan mencari sumber alternatif pasokan lain begitu Indonesia menutup keran ­ekspor ke negara itu.

“Artinya, Indonesia akan kehilangan pasar ekspor karena Filipina salah satu negara tujuan ekspor batu bara terbesar, yakni di urutan ketujuh,” ujar Hendra yang tetap menghormati keputus­an pemerintah demi kepentingan nasional berskala lebih besar.

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono menolak penghentian ekspor tersebut. Menurutnya, TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) seharusnya bertugas melindungi masyarakat ekonomi yang melakukan kegiatan di luar negeri.

Sementara itu, pihak Kantor Kesyahbandaran dan Oto­ritas Pelabuhan (KSOP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menyatakan masih memberlakukan larangan ekspor batu bara ke Filipina menggunakan kapal tongkang. (Tes/Nov/Ire/DY/X-8)