Ma Ba Tha tidak Diakui di Myanmar

LEMBAGA biksu negara Myanmar Komite Sangha Maha Nayaka (Ma Ha Na) menampik pernyataan yang menyebut Ma Ba Tha atau Komite Buddha Nasionalis untuk Melindungi Bangsa dan Agama dibentuk di bawah aturan negara, Selasa (12/7).

Dalam pernyataan, Ma Ha Na mengatakan selama lima kali penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi (KTT) sejak 1980 sampai 2014, Ma Ha Na tidak pernah melakukan pembicaraan soal pembentukan organisasi ultranasional tersebut.

'Organisasi Ma Ba Tha tidak termasuk dalam aturan dasar, prosedur, dan instruksi organisasi Sangha. Sejak KTT pertama Sangha pada 1980 sampai KTT kelima Sangha pada 2014, tidak ada pertemuan Sangha yang membahas pembentukan Ma Ba Tha dan tidak pernah menggunakan istilah Ma Ba Tha', demikian tertulis dalam pernyataan komite Sangha.

Komite Sangha Maha Nayaka merupakan lembaga resmi negara yang menaungi pemuka agama Buddha (biksu) kelas atas.

Sementara itu, Ma Ba Tha dikenal sebagai kelompok biksu yang kerap menimbulkan kegaduhan dan bersikap antimuslim. Sejak pembentukan tiga tahun lalu, Ma Ba Tha sering menggelar protes antimuslim.

Sikap antimuslim mereka secara gamblang ditargetkan kepada warga Rohingya yang kewarganegaraan minoritasnya ditolak.

Kelompok Ma Ba Tha menjuluki warga Rohingya 'Bengalis' atau migran ilegal yang berasal dari Bangladesh.

Pernyataan pihak Ma Ha Na itu muncul beberapa jam setelah pertemuan 50 biksu ternama selama dua hari di sebuah ruang pertemuan di dalam gua buatan di pinggiran kawasan Yangon, Myanmar.

Dalam menanggapi hal itu, juru bicara Ma Ba Tha menyatakan kelompoknya akan menerima keputusan apa pun dari para pemuka agama.

Menurutnya, jaringan akar rumput Ma Ba Tha tidak membutuhkan persetujuan Sangha untuk terus bertahan.

"Ma Ba Tha dibentuk para sukarelawan seperti organisasi lainnya di Myanmar. Registrasi tidak dibutuhkan dalam pembentukan organisasi semacam itu," imbuh juru bicara Ma Ba Tha, Damapiya.

Ma Ba Tha pertama kali muncul sebagai kekuatan politik pemerintahan militer yang sukses melobi serangkaian undang-undang yang dinilai kelompok hak asasi manusia diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas agama.

Puluhan orang tewas dalam kerusuhan sektarian Ma Ba Tha. (AFP/Aya/I-2)