Taiwan Kirim Kapal Perang ke LCS

TAIWAN mengirimkan kapal perang ke Laut China Selatan (LCS) untuk mempertahankan teritorium kelautan mereka di kawasan tersebut.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengumpulkan pasukannya di geladak kapal dan mengatakan Taiwan akan mempertahankan hak-hak mereka.

Hal itu disampaikannya sebelum kapal tersebut bergerak menuju Pulau Taiping yang dikuasai Taiwan di gugusan Kepulauan Spratly.

"Patroli ini akan menunjukkan tekad warga Taiwan untuk mempertahankan hak-hak negeri mereka," tegas Ing-wen.

Aksi Kepulauan Formosa itu, sebutan Taiwan, dilakukan sehari sebelumnya pengadilan arbitrase permanen PBB (PCA) menolak klaim sejarah Tiongkok di perairan tersebut dan juga klaim Taiwan terhadap pulau-pulau di sana.

Putusan arbitrase tersebut berdampak negatif bagi Taipei yang menguasai Pulau Taiping, pulau terbesar di Spratly.

Menurut putusan PCA, pulau itu secara hukum hanya 'batu karang' sehingga tidak memiliki zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Putusan itu mengacaukan klaim Taiwan terhadap perairan yang berada di sekitar pulau.

Pemerintah Taiwan mengatakan putusan tersebut benar-benar tidak bisa diterima dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, terutama karena arbitrase tersebut tidak secara formal meminta partisipasi dan juga pandangan Taiwan untuk berpartisipasi dalam proses pengadilan.

"Putusan Laut China Selatan, terutama kategori Pulau Taiping, telah membahayakan hak-hak Taiwan di pulau-pulau dan perairan Laut China Selatan," ujar Ing-wen.

Kementerian Pertahanan Taiwan juga berjanji akan bersungguh-sungguh mempertahankan teritorium dan kedaulatan Taiwan serta tidak akan ada yang berubah terkait dengan klaim Taiwan di Laut China Selatan karena putusan tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, Taiwan juga akan terus mengirimkan pesawat dan kapal untuk melakukan patroli di kawasan dan akan terus waspada guna melindungi keamanan negara.

Pendahulu Ing-wen, Ma Ying-jeou, telah mengunjungi Pulau Taiping pada Januari lalu untuk menegaskan klaim Taiwan dan menunjukkan Taiping adalah pulau dan bukan karang.

Langkah itu kemudian memancing kritik dari Amerika Serikat (AS) dan protes dari Vietnam serta Filipina yang juga mengklaim sebagian pulau itu. (AFP/Ihs/I-2)