Iran Siap Batasi Program Nuklir

SETELAH negosiasi yang berliku-liku selama 20 bulan, Iran akhirnya menyepakati pembatasan program nuklir mereka dalam pembicaraan di Wina, Austria, kemarin. Kesepakatan itu sekaligus mengakhiri kebuntuan pembicaraan antara Iran dan enam adidaya, Amerika Serikat, Rusia, Tionglok, Jerman, Inggris, dan Prancis, selama 13 tahun.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan kesepakatan antara Iran dan negara-negara adidaya merupakan momen bersejarah. Meski demikian, Zarif memperingatkan bahwa kesepakatan yang dihasilkan tidak sempurna. "Kami mencapai kesepakatan yang tidak sempurna bagi siapa pun, tetapi apa yang bisa kita raih itu ialah pencapaian penting bagi kita semua. Kami akan memulai babak baru yang penuh harapan," kata Zarif.

Para pemimpin negara Barat yang terlibat dalam pembicaraan mengatakan kesepakatan merupakan cara terbaik untuk menghentikan Iran yang berpeluang untuk membangun kekuatan program senjata nuklir. Sementara itu, kesepakatan yang dicapai, bagi Iran, berarti pencabutan sanksi ekonomi internasional yang telah diberlakukan selama bertahun-tahun.

Presiden Iran Hassan Rouhani melalui akun Twitter miliknya mengatakan kesepakatan menunjukkan keterlibatan konstruktif bekerja. "Dengan krisis diselesaikan, cakrawala baru muncul, dan fokus kini bergeser pada tantangan bersama," ujar Rouhani. Uni Eropa (UE) juga menganggap kesepakatan Iran dengan negara-negara besar memunculkan harapan baru bagi dunia.

"Ini keputusan yang dapat membuka babak baru dalam hubungan internasional," kata Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Federica Mogherini sebelum menandatangani kesepakatan. "Hal ini menunjukkan diplomasi, koordinasi, dan kerja sama dapat mengatasi ketegangan dan konfrontasi yang berlangsung selama bertahun-tahun," tambah Mogherini.

Kendati dinilai sebagai pencapaian yang memuaskan oleh berbagai kalangan, justru Israel menganggap kesepakatan itu sebagai 'kesalahan dalam sejarah'. "Dari laporan awal kami sudah bisa menyimpulkan bahwa kesepakatan ini merupakan kesalahan bersejarah bagi dunia," kata Perdana Menteri (PM) Israel Benyamin Netanyahu.