Genderang Perang sang Penghukum

RODRIGO Duterte resmi disumpah sebagai Presiden ke-16 Filipina, Kamis (30/6), di hadapan Ketua Mahkamah Agung Bienvenido Reyes di Istana Malacanang di Manila, ibu kota Filipina.

Seremoni berlangsung sederhana dan tanpa perayaan meriah.

Ini sangat kontras dengan pelantikan para pemimpin Filipina sebelumnya.

Dalam pesan resmi pertamanya selaku presiden, mantan Wali Kota Davao tujuh periode (22 tahun) itu mengatakan kepada 100 juta lebih rakyat Filipina bahwa selama enam tahun ia mengemban tugas presiden, itu akan menjadi hari gelap bagi para penjahat.

Duterte menekankan perlunya menanamkan disiplin dalam masyarakat Filipina dan lingkup pemerintah, yang ia sebut korup di segala lini dan sendi.

"Permasalahan yang menggoda negara kami saat ini dan perlu ditangani secara mendesak ialah korupsi, baik di eselon tinggi dan rendah dalam pemerintahan, kriminalitas di jalan-jalan, dan maraknya penjualan obat-obatan terlarang di semua strata masyarakat Filipina dan pelanggaran hukum dan ketertiban," ujar dia.

Duterte mengatakan masalah terbesar yang dihadapi Filipina ialah erosi iman di level pemerintah dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pejabat atau pemimpin. Ia menegaskan akan membenahi masalah itu dengan menjadikannya salah satu program prioritas.

Duterte ialah politikus partai PDP-Laban dan mantan pengacara. Dia memiliki reputasi otoriter selama menjabat sebagai Wali Kota Davao selama 22 tahun.

Ia sangat keras terhadap para penjahat sehingga dijuluki 'sang Penghukum' (the Punisher).

Di balik sikap kerasnya, ternyata Duterte ialah presiden tertua yang pernah dilantik.

Suksesor Aquino yang lebih senang disapa 'Presiden Rody' itu berusia 71 tahun.

Ia sempat menikah dengan Elizabeth Abellana Zimmerman, seorang pramugari, dan dikaruniai tiga anak.

Selepas berpisah dari Zimmerman, Duterte menjalin keluarga tak formal dengan Cielito 'Honeylet' Avancena, seorang mantan ratu kecantikan dan perawat.

Mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Veronica 'Kitty' Duterte.

Blusukan, siap perang

Hanya hitungan jam setelah menduduki kursi presiden, 'Presiden Rody' melakukan kunjungan ke daerah kumuh Manila, Kamis (30/6) malam.

Di depan kerumunan sekitar 500 orang, ia berbicara keras mengenai tekadnya untuk melawan dan menumpas pengedar narkoba.

"Anak-anak sundal (pengedar obat-obatan) menghancurkan anak-anak kita. Saya memperingatkan Anda, jangan terjurumus ke dalam persoalan ini, bahkan jika Anda seorang polisi, karena saya benar-benar akan membunuh Anda," kata Duterte kepada kerumunan orang.

"Jika Anda mengetahui ada pecandu di sekitar Anda, maju dan bunuhlah mereka karena jika harus orangtua mereka yang melakukannya itu akan sangat menyakitkan," tegas dia.

Duterte sebelumnya menduga beberapa petugas polisi terlibat dalam perdagangan narkoba.

Kebijakan pemerintahan Duterte bisa dikatakan penuh aroma 'perang', seperti memerangi korupsi, membunuh atau menembak mati penjahat, memberantas korupsi, menumpas pengedar obat-obatan, dan memberlakukan kembali hukuman mati.

Intinya, tujuan yang diharapkan Duterte ialah menciptakan stabilitas dan memeratakan pertumbuhan ekonomi, yang selama ini hanya berpusat di Manila.

Karena itu, Duterte mengeluarkan perintah pertamanya sebagai presiden ke semua menteri departemen dan kepala lembaga agar.

"Hapus persyaratan-persyaratan mubazir dan kepatuhan pada satu departemen atau lembaga harus diterima untuk efisiensi."

Arahan itu menargetkan pembenahan birokrasi yang dikeluhkan masyarakat Filipina selama ini, yang dari sana juga melahirkan korupsi.

Resistensi dan skeptic

Meski banyak yang mendukungnya, tak sedikit juga kalangan yang mengkritik kebijakan tangan besi Duterte.

Mereka khawatir kebijakan keras itu akan membawa Filipina kembali ke masa-masa kelam saat diperintah diktator Ferdinand Marcos (1965-1986).

Di sisi lain, sejumlah kalangan ragu apakah target enam bulan untuk mencapai itu semua bisa tercapai, termasuk dari pejabat polisi.

Sementara itu, pendukung hak asasi manusia takut bahwa hak-hak rakyat dan aturan hukum akan diabaikan.

Duterte memenangi pemilihan presiden bulan lalu dengan 'menjual diri' atau menitikberatkan pada platform mengakhiri kejahatan yang merajalela.

Ia memperingatkan, Filipina berada dalam bahaya menjadi sebuah narco-state alias negara gudang obat-obatan.

Karena itu, ia pun bertekad menitahkan kewenangan bagi pasukan keamanan untuk menembak para pengedar narkoba atau pelaku kriminal.

Lebih jauh, ia bahkan mendorong warga biasa untuk membunuh atau menangkap pelaku dunia gelap secara mandiri.

Kepala HAM PBB, Zeid Ra'ad Al Hussein, mendesak Duterte agar tidak memperkenalkan kembali hukuman mati.

Ia juga mengkritik unsur-unsur lain dari perang yang direncanakan 'Presiden Rody' dalam membasmi kejahatan.

"Tawaran hadiah dan upah lainnya bagi warga yang membunuh penjahat, dan dorongan pembunuhan di luar proses peradilan, merupakan langkah masif dan merusak yang dapat menyebabkan kekerasan yang meluas dan kekacauan," kata Zeid.

Kekhawatiran kalangan pegiat HAM direspons santai oleh Duterte.

Dia mengatakan dia tahu 'apa yang sah dan mana yang tidak'.

Ia berkeras pemerintahannya akan konsisten dengan mandat yang telah ditetapkan.

(AFP/CNN/Hym/I-2)