Opsi Tempur Dikesampingkan

ANGGOTA Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem Mayor Jenderal (Purn) Supiadin Aries Saputra mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dan Filipina untuk mengesam-pingkan opsi militer dalam pembebasan sandera tujuh WNI yang disandera kelompok bersenjata.

Menurutnya, operasi militer selain masih terbentur dengan konstitusi Filipina, juga bisa menimbulkan korban warga sipil di sana. Menurutnya, yang dihadapi bukan hanya para pemberontak, melainkan juga masyarakat setempat.

“Kalau kita lihat, penduduk di Pulau Sulu itu kan basisnya Abu Sayyaf yang justru mayoritas mendukung pemberontak. Jadi, rasanya tidak mungkin. Salah-salah nanti bukannya sandera selamat, tetapi malah ditemukan dalam kondisi yang ekstrem. Pemberontak pasti akan lakukan langkah yang lebih drastis bila mengetahui militer Indonesia masuk ke wilayah mereka,” ungkapnya di Jakarta, kemarin.

Supiadin mengatakan langkah yang sangat mungkin dilakukan, meski sulit, ialah pendekatan kepada masyarakat. Bisa ke orang yang dekat dengan Abu Sayyaf dan Al-Habsyi, atau ke orang-orangnya Nur Misuari.

“Harus dibarengi dengan diplomasi yang selama ini dilakukan Kementerian Luar Negeri sebab operasi tempur tidak mungkin, korban pasti akan lebih banyak,” ujarnya.

Agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, imbuh Supiadin, pemerintah Indonesia harus membicarakan lebih lanjut perihal tataran operasional dalam MoU trilateral yang telah disepakati Indonesia, Filipina, dan Malaysia.

Pengamat militer Susa-ningtyas Kertopati mengatakan pendekatan soft power lebih tepat untuk dilakukan. Pendekatan nirkekerasan dinilai dapat dilakukan melalui jalur diplomasi.

“Misalnya, pendekatan intelijen dan kemanusiaan lebih tepat,” ujarnya.

Jalur ekonomi

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia dan Filipina sepakat untuk menyelesaikan kerja sama terkait dengan pengamanan jalur ekonomi lintas laut. Tujuannya ialah mencegah aksi pembajakan oleh kelompok bersenjata terulang.

“Kemudian, mengenai pembebasan tujuh sandera, ini belum bisa disampaikan karena kita masih lakukan perundingan opsi mana yang dipilih. Kalau opsi militer, kita kesampingkan,” ujar Menko Polhukam seusai menggelar rapat pembebasan sandera di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (1/7) malam.

“Jadi sekarang ini kita bertumpu pada negoisasi Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Kelihatannya sikap beliau lebih mengedepankan Nur Misuari (pendiri Moro National Liberation Front) sebagai counterpart-nya,” imbuh Luhut.

Menteri Pertahanan Rya-mizard Ryacudu menambahkan posisi empat sandera diperkirakan masih di Panamao, Kepulauan Jolo. Tiga sandera lain sudah dipindahkan ke Pulau Lapac yang berjarak sekitar 64 km dari Panamao. “Perpindahan (sandera) itu cuma taktik mereka untuk mencari duit,” kata dia.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia berupaya menjalin kerja sama yang baik dengan Fili-pina. Diharapkan komunikasi tersebut dapat menjadi solusi bersama dan sandera bisa segera diselamatkan. “Intinya kita masih terus membicarakan soal akses komunikasi dengan pemerintah mereka yang baru,” tukasnya. (Gol/P-4)