Myanmar Masuk Daftar Hitam Perdagangan Manusia

MYANMAR masuk daftar hitam dalam laporan perdagangan manusia tahunan yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat (AS) tahun ini. Myanmar dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan perdagangan manusia. Dalam empat tahun terakhir, Myanmar masuk daftar tingkat dua negara yang diawasi atau negara yang tidak melakukan standar aksi perlindungan korban perdagangan (TVPA). Namun, secara signifikan, negara itu berusaha masuk ke standar itu.

'Myanmar merupakan negara sumber pria, wanita, dan anak-anak yang menjadi subjek kerja paksa dan anak-anak yang mengalami perdagangan seks, baik di Burma atau luar negeri', tulis laporan yang dirilis Deplu AS, Kamis (30/6) waktu setempat.

Di bawah hukum AS, empat tahun merupakan periode maksimum untuk sebuah negara memperbaiki praktik. Selangkah lagi, mereka bisa diturunkan ke tingkat tiga. Kerentanan etnik minoritas Rohingya yang dijadikan korban perdagangan seks menjadi perhatian dalam penetapan peringkat Myanmar. 'Individu Rohingya sangat rentan terhadap perdagangan seks dan kerja sama di Rakhine, termasuk kerja paksa yang dilakukan pemerintah', demikian tertulis dalam laporan.

Myanmar kini tengah menapak jalur demokrasi di bawah kepemimpinan mantan aktivis, Aung San Suu Kyi. Bertahun-tahun Suu Kyi melawan cengkeraman militer di Myanmar yang didukung Washington.

Di sisi lain, pemerintah Myanmar dinilai mengalami kemunduran, terutama menyangkut nasib muslim minoritas Rohingya.

Tahun lalu, Deplu AS dikritik karena tidak memasukkan Myanmar dalam jajaran tingkat tiga. AS dituduh buta terhadap isu-isu per­budak­an dan hanya fokus pada transisi demokrasi Myanmar.

Namun, pada tahun ini, Menlu AS John Kerry mengatakan tiap peringkat dalam laporan berdasarkan kriteria objektif dan tidak ada muatan politik. ''Kesimpulan tersebut berdasarkan fakta dan banyak analisis selama setahun,'' kata Kerry.

Sebanyak 26 negara masuk daftar hitam laporan perdagangan manusia Deplu AS tahun ini. Djibouti, Haiti, Papua Nugini, Sudan, Suriname, dan Turkmenistan termasuk daftar itu.
Kuwait dan Thailand naik peringkat dari daftar pengawasan tingkat tiga ke tingkat dua karena dinilai telah berupaya mengentaskan persoalan perdagangan manusia meski masih dalam pengawasan.

Persoalan perdagangan manusia di Libia, Somalia, dan Yaman dianggap sebagai kasus khusus karena pemerintahan negara-negara itu mengalami terlalu banyak persoalan.
Namun, Washington disebut terlalu lunak terhadap Myanmar dan Uzbekistan yang secara terbuka memperbudak pegawai negeri untuk bekerja di perkebunan kapas. (AFP/Aya/I-3)