PM Yunani Minta Restu Parlemen

PERDANA Menteri (PM) Yunani Alexis Tsipras, Kamis (9/7) waktu setempat, meminta dukungan anggota parlemen Yunani terkait dengan proposal baru yang diajukan kepada para kreditur. Tiga belas lembar proposal itu diajukan Tsipras tepat 2 jam sebelum batas akhir yang jatuh pada Kamis (9/7). Dalam proposal itu, Yunani mengasulkan penaikan pajak penjualan sebesar 23% termasuk pajak restoran yang sebelumnya 13%.

Sementara itu, pajak kebutuhan pokok seperti makanan, energi, dan air dipatok 3%, sedangkan pajak pasokan obat, buku, dan film sebesar 6%. Dengan penaikan pajak itu, produk domestik bruto (PDB) Yunani diharap bisa baik 1%. Pemerintah Yunani juga hendak mengubah pajak penghasilan negara (PPN) menjadi 30% di sejumlah pulau wisata selama beberapa tahun.

Namun, hanya pulau-pulau yang banyak dikunjungi para wisatawan yang dikenai pajak 30%. Penaikan pajak negara diberlakukan pada Oktober 2015.  Namun, pajak tersebut akan diberlakukan bagi semua pulau yang dikunjungi turis pada 2016. Selain itu, pemerintah Yunani pun akan menaikkan pajak korporasi menjadi 28% dari semula sebesar 26%.

Dalam proposalnya, Yunani juga mengajukan usia pensiun ditetapkan pada 67 tahun atau 62 tahun untuk mereka yang telah mengabdi selama 40 tahun saat mulai diberlakukan pada 2022. Sebelumnya, para kreditur telah meminta Yunani untuk mengurangi anggaran belanja militer sebesar 400 juta euro. Dalam proposalnya, Yunani menawarkan pemotongan anggaran sebesar 100 juta euro (US$22 juta) tahun ini dan 200 juta euro pada tahun depan.

Proposal yang diajukan tersebut termasuk poin perubahan administratif. Perubahan itu akan melibatkan konsultan untuk menilai pegawai negeri dan beberapa perubahan sektor publik. Pemerintah Yunani pun berencana menjual saham negara yang tersisa di perusahaan Telecoms Giant 0TE. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk memprivatisasi pelabuhan Piraeus dan Thessaloniki sebelum Oktober 2015.

Yunani telah mengajukan proposal yang diharapkan bisa disetujui para kreditur dari zona euro dan dana talangan ketiga dalam lima tahun segera dikucurkan. Jerman, Belanda, dan beberapa negara Nordik belum menunjukkan sikap setuju dengan proposal tersebut. "Saya telah mengatakan bahwa 'pemotongan' klasik bukan pertanyaan untuk saya dan hal itu tidak berubah dari hari ke hari," kata Kanselir Jerman Angela Merkel dalam kunjungannya ke Sarajevo, Bosnia-Herzegovina.

Jerman dukung IMF
Di sisi lain, Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schaeuble menyatakan sepakat dengan langkah Ketua Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde yang mengatakan Yunani membutuhkan restrukturisasi utang. Namun, Schaeuble menambahkan pemotongan utang hanya akan melanggar sistem di Uni Eropa. "Tidak mungkin memangkas (utang) karena akan melanggar sistem Uni Eropa dan semua Uni Eropa ialah kelompok yang berbasis hukum," katanya.

Situasi Yunani masih menunjukkan keresahan dan kekhawatiran. Dengan menangnya opsi 'tidak', sebagian masyarakat khawatir bahwa Yunani akan keluar dari zona euro. "Saya memilih opsi 'tidak' tapi saya ingin Yunani bertahan di zona euro," ujar Viviane, 46. Seorang warga lain menginginkan tercapainya kesepakatan dengan para kreditur meskipun diminta melakukan penghematan. "Ini lebih baik ketimbang harus kembali ke mata uang drachma," katanya.