Duterte akan Ubah Sistem Pemerintahan

Presiden terpilih Filipina, Rodrigo Duterte yang akan secara resmi menjabat Kamis (30/6) akan melakukan perubahan radikal dalam sistem pemerintahan negeri itu. Dia bertekad akan mengakhiri ‘Kekaisaran Manila’ dan menggantinya dengan sistem federal.

Duterte berharap sistem yang baru itu bisa memerangi kemiskinan dan mengakhiri pemberontakan separatisme. Dengan sistem pemerintahan federal, pemerintahan pusat akan melimpahkan kekuasaan kepada pemerintahan baru di 81 provinsi.

“Sistem saat ini menjadi alas­an mereka menggantungkan kekuasaan di ‘Kerajaan Manila’. Mereka selalu berada di sana dalam satu kantor, meme­rintah Filipina,” seru Duterte dalam kampanye pemilihan presiden lalu.

Menurut Duterte, pemerintah pusat akan tetap mempertahankan fungsi penting nasional seperti sistem pertahanan, kebijakan luar negeri, dan pajak. Duterte yang akan secara resmi menggantikan Benigno Aquino itu bahkan berjanji akan mengubah konstitusi untuk bisa mewujudkan rencananya tersebut.

Sejumlah kritik memperta­nyakan ide sistem federalisme Duterte, apakah akan menjadi obat mujarab bagi Filipina ataukah semakin menyebabkan lebih banyak masalah.

Menurut Temario Rivera, seorang ketua kelompok kajian Pusat Pemberdayaan Masyarakat di Pemerintahan, Filipina telah memiliki masalah dengan tata kelola pemerintah yang lemah sehingga sistem federal akan menyebabkan masalah.

Rivera juga mengatakan federalisme akan memperkuat dinasti politik atau kelompok yang sudah memonopoli kekuatan di daerah. Bahkan, mereka kerap menggunakan tentara swasta, sementara pemerintah pusat tidak bisa merespons karena otoritasnya berkurang. “Pergeseran ke sistem federal akan memberi hasil yang tidak pasti dan tak terduga,” ujar Rivera. (AFP/Ihs/I-2)