Meski Dikecam Dunia, Duterte Bersikeras Berlakukan Hukuman Mati

KENDATI dikecam sejumlah kelompok Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk Badan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Presiden terpilih Filipina Rodrigo Duterte tetap berkeras hati memberlakukan hukuman mati.

Duterte tidak ambil pusing kritik pegiat HAM. Ia tetap yakin satu-satunya cara mengurangi angka kriminal di negerinya ialah dengan hukuman mati.

"Kelompok HAM dan anggota kongres itu sangat bodoh. Saya yakin dengan ganjaran. Kenapa? Anda harus bayar. Jika Anda membunuh dan memperkosa seseorang, Anda harus mati," serunya di hadapan masyarakat Davao Selatan, Senin (27/6).

Mantan Wali Kota Davao itu berhasil memenangi suara terbanyak dalam pemilihan Presiden Filipina bulan lalu. Duterte, 71, secara resmi akan dilantik sebagai Presiden Kamis (30/6) depan. Program pemerintahannya menekankan pada pengentasan kriminal. Hal itu menjadi sumber ketertarikan masyarakat terhadap Duterte.

Selain memberlakukan hukuman mati, Duterte juga akan memberlakukan jam malam untuk anak-anak berada di jalanan. Sejak kemenangannya diumumkan, Duterte menjanjikan polisi keistimewaan untuk membunuh pengedar narkoba di lokasi dan mendorong warga sipil untuk turut membunuh atau menangkap tersangka.

Kepala HAM PBB Zeid Ra'ad Al Hussein mendesak Duterte untuk tidak memperkenalkan kembali hukuman mati. Hussein khawatir memberi keistimewaan hak bagi warga sipil untuk menghakimi kriminal akan menimbulkan kekacauan.

"Pemberian hadiah berupa izin membunuh pelaku kejahatan oleh warga biasa dan adanya pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing) oleh aparat keamanan merupakan langkah besar yang menyebabkan kekerasan akan meluas dan mengakibatkan kekacauan," kata Zeid.

Namun, Duterte tetap yakin bahwa pelaku kejahatan harus diberi hukuman setimpal.

"Saat mereka menjelaskan atau menyebut ini pelanggaran HAM, orang-orang bodoh ini membuat jelas bahwa orang yang Anda bunuh bukanlah Santa, seolah-olah mereka menyedihkan atau tidak bersalah," papar Duterte.

Duterte berjanji akan ada sepuluh ribu orang mati di tangan petugas keamanan. Sebelumnya, Duterte juga dituduh terlibat dalam regu tembak warga selama hampir dua dekade masa jabatannya sebagai Wali Kota Davao. Kelompok HAM mengatakan sebanyak 1.000 orang tewas akibat itu.

Duterte mengatakan Duta Besar Eropa merupakan salah satu orang yang khawatir dengan hukuman mati itu. Sementara, untuk jenis hukuman mati Duterte mengatakan dirinya memilih hukuman gantung dan ditembak regu tembak karena ia tidak ingin membuang-buang peluru. Ia percaya gertakan tulang belakang dengan tali itu lebih manusiawi.

Filipina menghapus hukuman mati sejak 2006 seiring dengan penolakan keras dari posisi Gereja Katolik, agama bagi 80% warga Filipina. (AFP/Aya/OL-5)