Diduga Terkait Korupsi, Enam Rekening PM Najib Dibekukan

SATUAN tugas khusus yang dibentuk pemerintah Malaysia, kemarin, membekukan enam rekening milik Perdana Menteri (PM) Najib Razak. Pembekuan itu terkait dengan dugaan korupsi yang terjadi dalam lembaga investasi 1 Malaysia Development Berhad (1MDB).

Jaksa Agung Malaysia Abdul Gani Patail sebelumnya menyatakan pihaknya menerima sebuah dokumen terkait dengan tuduhan penyaluran uang US$700 juta, atau sekitar Rp9,1 triliun, ke rekening-rekening pribadi Najib Razak itu.

"Saya telah meneliti semua dokumen dan memberikan saran serta masukan kepada satuan tugas khusus untuk melakukan tindakan lebih lanjut," ujar Gani dalam sebuah pernyataan.

Gani juga menjelaskan tiga perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus itu, seperti dilaporkan Wall Street Journal, sudah digeledah dan petugas menyita dokumen-dokumen terkait. Ketiga perusahaan itu ialah SRC International Sdn Bhd, Gandingan Mentari Sdn Bhd, dan Ihsan Perdana Sdn Bhd.

Setelah kasus itu mencuat, pendukung Partai Aksi Demokrat, partai oposisi, menyerukan penyelidikan secara serius masalah yang menyangkut Najib Razak tersebut. Mereka juga mendesak Najib nonaktif dari jabatannya selama proses investigasi berlangsung.

Kasus tersebut telah menimbulkan kegemparan di Malaysia dan dianggap sebagai guncangan terbesar dalam karier politik Najib Razak. "Tuduhan ini sangat serius karena bisa memengaruhi kredibilitas dan integritas Najib Razak sebagai perdana menteri dan pemimpin negara," ujar Wakil Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin.

Saat menanggapi tuduhan tersebut, Najib Razak, yang menjabat perdana menteri sejak 2009, menegaskan dirinya tidak mengkhianati negara seperti apa yang dituduhkan.

"Saya akan menemukan cara untuk menegakkan kebenaran. Tenang, kebenaran akan menang," ujar Najib saat membuka Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut dan meluncurkan program Al-Syahadah Al-Ulya Ulul Albab, kemarin.

Najib meminta rakyat tetap tenang dan bersatu dalam menyangkal semua tuduhan terhadap pemerintah dan pemimpin negara meskipun afiliasi politik berbeda. Menurutnya, untuk membangun sebuah peradaban yang maju, seluruh warga negara tidak boleh terpecah.